TASIKMALAYA–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS KEMENTERIAN—Dugaan rangkap jabatan yang Terjadi serta diduga dilakukan oleh Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang juga menjabat sebagai Kepala Sekolah, Ketua MKKS SMKS serta Oprator Sekolahnya Wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang mana menjadi sorotan warga dan Pemerhati Pemerintahan Desa.
Informasi yang dihimpun di lapangan menyebutkan,Dikatagorikan Terbilang oknum tersebut diduga masih aktif menjalankan dua jabatan strategis sekaligus, yakni sebagai pengelola BUMDes yang mengelola penyertaan modal dari APBDes, dan sebagai Kepala Sekolah yang mengelola dana pendidikan.
Warga menilai, sangat Miris sekali serta Monohok tentunya terkesan rakus serta tamak dengan jabatan apalagi dengan rangkap jabatan tersebut berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, mengganggu profesionalisme pengelolaan BUMDes, serta menghambat pelayanan pendidikan di sekolah.
“Kalau satu orang pegang dua jabatan penting bagai mana bisa fokus” BUMDes itu urus uang Desa dan Sekolah itu urus masa depan anak didik yang seharusnya di pisahkan, Uajarnya salah seorang warga yang meminta namanya tidak di publikasikan.
Selasa. 18/11/2026 Mengenai makna aturan larangan ASN rangkap jabatan sudah jelas
dalam ketentuan Perundang-Undangan Aparatur Sipil Negara (ASN)/PNS maupun PPPK dilarang merangkap jabatan di luar instansi pemerintah, yang mana larangan tersebut diatur dalam UU Nomor 20/2023 tentang ASN dan PP Nomor 94/2021 tentang Disiplin PNS, yang menegaskan ASN dilarang merangkap jabatan lain yang memiliki potensi benturan kepentingan, terutama di lembaga pengelola keuangan negara seperti BUMDes.


Hal serupa juga ditegaskan dalam PP Nomor 11/2021 tentang BUMDes dan Permendesa PDTT Nomor 2/2021, bahwa Pelaksana Operasional BUMDes tidak boleh merangkap jabatan di pemerintahan desa atau lembaga kemasyarakatan lainnya.
Sementara itu Warga lain pula menyampaikan, dalam struktur terbaru BUMDes, jabatan yang selama ini disebut Ketua BUMDes adalah Pelaksana Operasional atau Direktur BUMDes, dengan desakan Warga: Harus Pilih Salah Satu
Warga mendesak pemerintah desa, camat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya untuk segera melakukan klarifikasi dan penertiban yang sebenarnya. dan kami minta pihak terkait jangan tutup mata jika kalau memang terbukti ASN, harus pilih salah satunya dan jangan sampai uang Desa dan Dunia pendidikan dikelola setengah-setengah yang akan jadi dampak Amburadul dalam tatanan kepemerintahan, Imbuhnya.
Hingga berita ini diturunkan dari pihak yang bersangkutan belum berhasil dikonfirmasi dan hanya di karnakan atas dasar penyampaian Sekdes Suka Nagara, dan untuk selanjutnya Awak Media Indotipikor.Com akan terus berupaya meminta keterangan dari Kepala Desa, DPMD, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya agar jelas dengan secara teknis perjalanan dalam kepemilikan tatanan jabatan kepemerintahan.
Bersambung…
A. Firmansyah & Tim.





