Jayapura ––INDOTIPIKOR.COM— Sidang sengketa tahapan pengisian Wakil Bupati Nduga di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura diwarnai keberatan kuasa hukum penggugat, Dede G. Pagundun, atas kehadiran ahli yang diajukan pihak yang melakukan intervensi Pansus DPRK Nduga.
Penggugat dalam hal ini Calon Wakil Bupati Nduga, Maniap Kogoya, menilai keterangan ahli tersebut prematur.
Dede mengatakan keberatan diajukan karena kuasa hukum intervensi sebelumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi ataupun ahli.
“Kami mengajukan keberatan terhadap ahli yang diajukan pihak intervensi. Sebelumnya kuasa hukum mereka mengatakan tidak akan mengajukan saksi maupun ahli. Itu jelas kami dengar, pengunjung juga mendengar,” kata Dede di kantor Law Firm Aloysius Renwarin & Partners, Rabu, (11/11/2026).
Dede meminta Majelis Hakim mencatat keberatan tersebut. “Keputusan tetap ada di Majelis Hakim. Namun keberatan kami minta dicatat dalam persidangan hari ini,” bebernya.
Dalam persidangan, Dede mempertanyakan status produk DPRK yang menjadi perdebatan. Menurutnya, ahli yang dihadirkan pihak intervensi menyatakan produk DPRK bukan produk final karena masih ada kelanjutan administrasi ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
“Ahli menyatakan produk DPRK bukan produk final karena masih ada kelanjutan administrasi ke Mendagri. Pertanyaannya, apakah Mendagri ini pimpinan DPRK sehingga butuh persetujuan DPRK? Jelas tidak karena ini lembaga yang berbeda sendiri,” kata Dede.
Dede menilai dalil itu tidak menjawab persoalan kewenangan. “Jika kita menggugat SK Mendagri di Jakarta berdasarkan kewenangan peradilan, harusnya di Jakarta. Lalu gugatan dikabulkan, apakah serta-merta membatalkan SK DPRK? Kan tidak. Dia tidak menjawab itu tadi,” ujarnya.
Ia juga menegaskan tidak ada pasal yang mengatur keterkaitan tersebut. “Tidak ada satu pasal pun. UU Pemilu dan UU Pemerintahan tidak mengatur. Dari situ logikanya bagaimana bisa kita menunggu surat Kementerian, sedangkan SK yang menurut kami sudah final dan menunjuk kepada salah satu individu,” kata Dede.
Kendati demikian, Dede menyatakan pihaknya menghormati pandangan ahli dan akan mengajukan keterangan ahli melalui affidavit tertulis.
“Kami menghormati pandangan ahli. Kami juga akan mengajukan keterangan ahli melalui affidavit tertulis. Dokumennya masih dalam pengiriman, mudah-mudahan minggu depan sudah kami masukkan sebagai alat bukti,” ujarnya.
Sementara itu, Maniap Kogoya menegaskan secara resmi melangkah hukum karena menilai tahapan Pansus DPRK Nduga merugikan dirinya sebagai Calon Wakil Bupati Nduga.
“Saya sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Nduga menyampaikan terima kasih kepada kuasa hukum. Tahapan DPRK Kabupaten Nduga dalam hal ini Pansus, saya menilai dan merasa dirugikan, maka secara resmi melangkah hukum di PTUN Jayapura,” kata Maniap.
Maniap merinci proses persidangan yang telah berjalan sejak 5 Agustus sampai hari ini, kurang lebih tiga sampai empat bulan. Saksi fakta 14 Oktober, saksi kedua 21 Oktober. Hakim menjadwalkan kesaksian Pansus DPRK Nduga 4 November, tetapi mereka tidak hadir. Tanggal 11 hari ini, mereka tidak hadir juga. Melalui kuasa hukum DPRK/Pansus, mereka menghadirkan ahli. Saya menilai kesaksian ahli itu premature.
Maniap juga menyoroti keterlibatan masyarakat Nduga. “Dengan demikian, saya sampaikan terbuka, siapapun hari ini orang Nduga, 32 distrik, 248 kampung, yang mengaku tokoh intelektual tetapi berbicara di luar itu, tidak ada solusi,” lanjut Maniap.
Ia menegaskan sengketa yang dibawa ke PTUN bukan soal perolehan suara, melainkan tahapan yang dilakukan Pansus.
“Hari ini bukan penyelesaian suara 12-13, tetapi tahapan yang dilakukan Pansus DPRK Nduga. Seluruh masyarakat Nduga, 32 distrik dan 248 kampung, harus mengetahui,” ujar Maniap.
“Pansus DPRK Nduga dan 13 anggota pansus tahu persoalan apa yang mereka kerjakan,” pungkasnya.
M I M
