JAKARTA–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA AWDI—Ketua Umum Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI) turut berpartisipasi mengawal program kerja serta pembaharuan legal standing organisasi Pimpinan Pusat Persatuan Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia (PP- PPKRI).
Di dalam salah satu program kerjanya jajaran Pengurus Pusat PPKRI yang di komandoi oleh ketua umum Eko Darmawan menemui Direktur Pembinaan Organisasi Kementerian Sosial Republik di Salemba Jakarta Pusat.
Dalam paparanya, Eko Darmawan menyampaikan program kerja serta persoalan Legal Standing Organisasi PPKRI yang selama ini diurusnya, menurut Eko Darmawan selaku ketua umum yang sah sesuai akte penegasan nomer 45 th 2025 (yang dibuat notaris Aristiawan Dwi Putranto,SH), dirinya bukan untuk mengambil atau melangkahi para sesepuh atau pengurus PPKRI terdahulu, namun dirinya semata mata terpanggil dan tergerak dari hati nurani yang paling dalam untuk berjuang membenahi kondisi carut marut organisasi sejarah perjuangan yang kita cintai bersama ini, karena belakangan ini banyak menurut pengamatan Eko Darmawan dilapangan timbul kelompok kelompok atau oknum yang mengatas namakan Ketua Umum PPKRI dan menggunakan atribut PPKRI dan KTA dengan legal standing yang tidak jelas dan sah secara hukum, maka Eko Darmawan berjuang melakukan proses pembaharuan dengan membuat akta perubahan yang sudah kadaluwarsa dengan pengurusnya meninggal dunia dan sudah tidak aktif lagi.
Dan dengan adanya terbit akta penegasan nomer 45 th 2025 ,selanjutnya melaporkan kepengurusan baru PPKRI,yang sudah mempunyai legalitas hukum dan aturan UU yang berlaku,dan sejarahnya berdirinya PPKRI ke pihak Presiden RI melalui Kemensesneg, Kemendagri, Kemenkumham, Kesbangpol serta Instansi Pemerintah terkait lainya tanpa merubah lembaran sejarah Organisasi PPKRI yang ada, harapan Eko Darmawan setelah audience ini organisasi yang dilaporkanya dapat diakui keberadaannya di Kementerian Sosial RI, dan segala sesuatu yang kurang dapat difasilitasi.
Sementara dari pihak Direktur Pemberdayaan dan Potensi Sumber Daya Sosial Kementerian Sosial yang diwakili Pokja, Tri mengatakan pihaknya akan menampung dan melaporkanya ke pihak Direktur untuk dapat di tindak lanjuti, Tri mengakui bahwa ada beberapa organisasi pelaku sejarah perjuangan terdaftar di lembaga kami, namun Organisasi Pejuang dan Veteran Pejuang itu berbeda dengan Persatuan Perintis kemerdekaan Kemerdekaan Republik Indonesia (PPKRI). Tri juga menjelaskan karena komunikasi dan perkenalan dengan Eko Darmawan terbilang baru, jadi tentunya para pihak belum dapat memberikan informasi mendalam terkait persoalan Organisasi PPKRI.
Dan pihaknya yakin tentunya setelah silaturahmi audiensi ini menjadikan hal positif dimasa datang dengan informasi yang akurat yang disampaikan oleh Ketua umum PPKRI Eko Darmawan.
Sementara Budi Wahyudin Syamsu Ketua Umum Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI) yang berpartisipasi mengawal kegiatan PPKRI mengatakan bahwa Organisasi Sejarah Perjuangan ini harus tetap dipertahankan dan diperjuangkan terutama untuk generasi muda kedepan, agar rasa patriotisme dan sejarah dapat dan selalu dikenang. Sementara hadir dalam audiensi dan silaturahmi di kantor Kementerian tersebut Eko Darmawan, Sutan Khaidir, Rosita, Maria Ayu Intan, Darsilah, Minanto Sanjaya, Basirun Sutana (Pengurus PPKRI) yang juga turut berpartisipasi memberi masukan dan acara Audience tersebut.
Harapan dari semua pihak dengan adanya proses pembaharuan pengurus serta persiapan Mubes PPKRI kedepan dapat memberikan kesejukan dan pembaruan dalam ikut berpartisipasi membangun negara dan mensejahterakan masyarakat nya./25/06/2026/eko/bws/red.
Berita DPP AWDI
Jakarta, 25 Juni 2025
