Kenyam ––INDOTIPIKOR.COM— Fenomena cuaca ekstrem berupa embun beku dan hujan es melanda sejumlah wilayah di Daerah Kwiyawage, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Embun beku terjadi di seluruh wilayah Distrik Wutpaga dan Distrik Nenggeagin serta sebagian wilayah Distrik Inikngal selama 19 hari, mulai 3 hingga 22 Agustus 2026. Di wilayah yang sama, hujan es juga terjadi selama sehari penuh.
Embun beku dan hujan es menyebabkan berbagai tanaman masyarakat mengalami kerusakan parah, mengering, bahkan mati.
Wakil Ketua DPRK Nduga, Nepinus A. Murip, SH, mengatakan kondisi tersebut telah membuat masyarakat di tiga distrik terdampak kehilangan sebagian sumber mata pencaharian dan mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Sampai saat ini pemerintah daerah Nduga belum membentuk tim khusus untuk penanganan masalah ini. Sampai saat ini belum ada yang turun,” katanya, Selasa (25/8/2026).
Nepinus mengatakan persoalan tersebut memiliki arti khusus bagi dirinya. Sebagai putra daerah yang tinggal dan berasal dari wilayah yang mengalami dampak embun beku, ia mengaku sangat terpanggil secara moral untuk menyuarakan kondisi yang dialami masyarakat.
“Sebagai putra daerah yang tinggal di distrik yang terdampak langsung embun beku ini, hati nurani saya sangat terpanggil. Saya merasa iba melihat apa yang dialami saudara-saudara saya. Mereka menghadapi kerusakan tanaman, kesulitan pangan, dan persoalan transportasi, sementara sampai sekarang belum ada penanganan serius dari pemerintah daerah,” ujarnya.
Menurut Nepinus, penderitaan masyarakat di wilayah terdampak tidak boleh hanya dilihat sebagai persoalan cuaca. Dampaknya sudah menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat, mulai dari rusaknya tanaman, terancamnya sumber pangan, berkurangnya pendapatan keluarga, hingga sulitnya distribusi bahan kebutuhan pokok.
“Saya memahami betul kondisi masyarakat karena saya adalah bagian dari mereka. Karena itu, saya tidak ingin persoalan ini dibiarkan begitu saja. Pemerintah harus hadir dan memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan serta bantuan yang mereka butuhkan,” tegasnya.
Ia menegaskan pemerintah daerah tidak boleh menganggap kejadian tersebut sebagai hal biasa. Pemerintah perlu segera memastikan kondisi masyarakat terdampak, menghitung kerugian yang dialami, serta menentukan langkah penanganan yang tepat berdasarkan kondisi lapangan.
“Penanganannya seperti apa, pemerintah daerah harus mengambil tindakan cepat dan terukur,” tegasnya.
Nepinus meminta pemerintah kabupaten Nduga segera membentuk tim khusus penanganan dampak cuaca ekstrem yang melibatkan organisasi perangkat daerah terkait. Tim tersebut harus segera turun ke lapangan untuk melakukan pendataan terpadu, mulai dari jumlah masyarakat terdampak, luas lahan pertanian yang mengalami kerusakan, jenis tanaman yang gagal panen, kondisi ternak, hingga kebutuhan pangan masyarakat.
“Pendataan sangat penting sebagai dasar pemerintah dalam menetapkan langkah tanggap darurat maupun bantuan pemulihan bagi masyarakat. Bantuan tidak hanya diperlukan dalam bentuk pangan, tetapi juga bibit tanaman, dukungan peternakan, layanan kesehatan, serta kebutuhan dasar lainnya,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah juga perlu memikirkan program pemulihan setelah kondisi cuaca kembali normal. Masyarakat yang kehilangan tanaman tidak cukup hanya diberikan bantuan pangan sementara, tetapi juga harus dibantu untuk kembali berproduksi melalui penyediaan bibit, pendampingan pertanian, sarana produksi, dan dukungan lainnya.
“Kalau tanaman masyarakat mati, jangan hanya diberikan bantuan makanan. Mereka juga harus dibantu agar bisa kembali menanam dan mendapatkan sumber penghidupan. Ini penting supaya masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan,” katanya.
Selain merusak tanaman, kondisi cuaca ekstrem dan musim kemarau yang berkepanjangan juga menyebabkan debit air sungai, termasuk Sungai Kenyam, semakin kecil.
Menurut Nepinus, kondisi tersebut menimbulkan persoalan lanjutan karena sungai merupakan salah satu jalur penting transportasi masyarakat, termasuk untuk mengangkut bahan kebutuhan pokok.
“Akibat musim kemarau ekstrem, debit air Sungai Kenyam semakin kecil. Akibatnya, transportasi kapal sungai pengangkut bahan pokok tidak bisa beroperasi,” ujarnya.
Terhentinya transportasi sungai tersebut kemudian berdampak langsung terhadap distribusi kebutuhan pokok. Pasokan barang menjadi terbatas dan harga sejumlah kebutuhan pokok mengalami kenaikan.
“Jangan sampai masyarakat dibiarkan menghadapi kondisi ini sendiri. Pemerintah harus hadir, turun langsung ke lapangan, melihat kondisi masyarakat dan memastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi,” katanya.
Ia menilai langkah cepat diperlukan untuk mencegah dampak yang lebih luas, terutama apabila kerusakan tanaman terus berlanjut dan distribusi bahan pokok melalui jalur sungai belum kembali normal.
“Paling penting sekarang adalah pemerintah turun melakukan pendataan dan segera menentukan langkah penanganan. Masyarakat membutuhkan kepastian dan bantuan nyata. Saya berharap pemerintah jangan menunggu sampai kondisi masyarakat semakin sulit baru mengambil tindakan,” pungkasnya.
RED
