JAKARTA ––INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS MABES POLRI— Menjelang sidang etik mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menerbitkan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Perubahan terpentingnya membuka ruang bagi anggota majelis sidang etik untuk berpangkat hingga dua tingkat lebih rendah dari terduga pelanggar — ketentuan yang membuat sidang etik Listyo akhirnya mungkin digelar.
Aturan lama, Pasal 42 ayat (3) Perpol 7/2022, mensyaratkan anggota Komisi Kode Etik Polri (KKEP) berpangkat sama atau lebih tinggi dari terduga pelanggar. Masalahnya, Listyo berpangkat Jenderal bintang empat — pangkat tertinggi di Polri yang di jajaran aktif hanya disandang Kapolri. Dalam sidang etik Irjen Ahrie Sonta yang berpangkat bintang dua, misalnya, majelis dipimpin perwira bintang tiga. Untuk Listyo, satu-satunya perwira aktif yang setara adalah Kapolri sendiri — yang justru berwenang menentukan susunan majelis.
Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Irjen Johnny Eddizon Isir membenarkan kaitan Perpol baru itu dengan sidang etik Listyo. “Iya, itu salah satu pertimbangan utamanya,” kata Isir saat dikonfirmasi, Rabu (18/11/2026). Ia menjelaskan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 disahkan dan diundangkan pada Senin, 16 November 2026, memuat sembilan poin perubahan dan penambahan norma. Dengan aturan baru, anggota KKEP boleh berpangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dari terduga pelanggar. “Dengan demikian, pangkat lebih rendah satu tingkat dan lebih rendah dua tingkat dapat menjadi anggota KKEP,” ujar Isir — artinya majelis untuk Listyo kini dapat diisi perwira berpangkat Komisaris Jenderal (bintang tiga) dan Inspektur Jenderal (bintang dua). Ketentuan serupa berlaku untuk KKEP Banding dalam Pasal 74 ayat (3).
Perubahan lain menyentuh hak banding: bila sebelumnya banding bisa diajukan pelanggar maupun istri atau suami, anak, atau orang tuanya, kini hak itu dibatasi hanya untuk pelanggar sendiri — ketentuan yang berlaku saat dua tersangka lain, Ahrie Sonta dan Eko Hadi Santoso, sedang mengajukan banding atas putusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) yang dijatuhkan pada 10 dan 17 November. Perpol baru juga mengizinkan sidang KKEP digelar secara daring. “Sidang KKEP wajib dihadiri oleh Terduga Pelanggar secara langsung atau melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP,” kata Isir mengutip bunyi aturan baru. Batas waktu surat panggilan diubah dari tiga hari kerja menjadi tiga hari kalender, masa penempatan khusus dipersingkat dari paling lama 30 hari kerja menjadi 20 hari kalender, dan Pasal 15 disisipi ayat yang mewajibkan gelar perkara berdasarkan laporan audit investigasi dengan melibatkan fungsi inspektorat pengawasan, sumber daya manusia, hukum, serta profesi dan pengamanan. Syarat pengunduran diri bagi anggota yang terancam PTDH pun diperketat: anggota hanya boleh mengundurkan diri jika tidak melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara lima tahun atau lebih — sementara penyadapan ilegal dalam UU ITE diancam pidana penjara paling lama 10 tahun.
Listyo adalah satu dari empat perwira tinggi yang ditetapkan sebagai tersangka penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh; tiga lainnya adalah Ahrie Sonta, Eko Hadi Santoso, dan mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi. Listyo, Ahrie, dan Eko ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, sementara Slamet belum ditahan karena masih menjalani pemulihan kesehatan. Polri sebelumnya menegaskan Listyo masih berstatus anggota aktif sehingga tetap dapat disidang etik, dan Isir menegaskan tidak ada perlakuan istimewa ataupun impunitas bagi siapa pun yang menjadi terduga pelanggar. Sidang etik terhadap Listyo dijadwalkan digelar pekan depan.
Perubahan aturan ini bisa dibaca dua arah: sebagai jalan keluar dari kebuntuan prosedural yang nyata, atau sebagai aturan yang diubah karena satu orang. Yang pasti, status hukum Listyo tetap tersangka yang berhak atas praduga tak bersalah — dan sidang etik pekan depan akan menjadi ujian pertama apakah Perpol baru ini benar-benar membuka jalan penegakan etik, atau justru membuka babak baru polemiknya.
DV HMS POLRI





