Jayapura —–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA FORSIMEMA RI— Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura kembali menggelar sidang gugatan pengisian jabatan Wakil Bupati Nduga yang diajukan Maniap Kogoya, Rabu (18/11/2026).
Sidang dipimpin Hakim Ketua Himawan Krisbiantoro, SH, MH, didampingi dua hakim anggota, Rizal Abdurrahman, SH, MH, dan Prayogo Kurnia, SH.
Maniap Kogoya didampingi 4 kuasa hukum dari Kantor Hukum Aloysius Renwarin & Partners, yakni Drs. Aloysius Renwarin, SH, MH; Dr. Yohanis Sudiman Bakti, SH, MH; Yosef Elopore, SH, MH; dan Dede G. Pagundun, SH.
Maniap menyampaikan terima kasih kepada majelis hakim dan para kuasa hukumnya. Ia menegaskan gugatan yang diajukan bukan terkait perselisihan perolehan suara 12 atau 13, melainkan proses tahapan pengisian jabatan Wakil Bupati Nduga oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRK Kabupaten Nduga yang dinilai tidak transparan.
“Ini bukan penyelesaian pemilihan suara 12 atau 13 itu bukan. Tetapi saya sebaagi calon melihat dan merasa dirugikan oleh Pansus DPRK Kabupaten Nduga,” ujar Maniap di ruang sidang.
Ia menambahkan bahwa masyarakat Nduga tidak mengetahui karena memang tahapan ini tidak transparan. Tidak ada transparansi oleh Pansus DPRK Nduga, ketua pansus dengan anggota 13 orang itu tidak pernah transparan sejak awal proses.”
Maniap juga mengungkapkan bahwa dirinya telah menyampaikan keberatan secara resmi pada 16 Juli di Hotel Horison.

“Saya sebagai calon wakil bupati Kabupaten Nduga atas nama Maniap Kogoya sudah sampaikan bahwa saya merasa dirugikan maka saya tetap menempuh jalur hukum,” katanya.
Ia menegaskan proses hukum ini telah berjalan sejak 5 Agustus 2026 hingga sidang pada 18 November 2026.
“Jadi tempat pembuktian hari ini gugat di PTUN Jayapura,” tegasnya.
Maniap berharap masyarakat Kabupaten Nduga mengetahui persoalan ini secara terbuka. “Maka saya hari ini terbuka sampaikan di media maka masyarakat harus mengetahui semua,” ujarnya.
Sementara itu, kuasa hukum Maniap, Yosef Elopore, SH, MH, menyatakan pihaknya kini menunggu putusan hakim. “Dan setelah itu kita menunggu putusan. Dari kita para pihak. Kita menunggu putusan hakim,” ujar Yosef.
Sidang ini merupakan bagian dari upaya hukum Maniap Kogoya yang merasa dirugikan oleh proses pengisian jabatan Wakil Bupati Nduga. Ia menegaskan bahwa pokok gugatan bukan pada hasil pemilihan suara, melainkan pada prosedur dan transparansi tahapan yang dilakukan Pansus DPRK Nduga.
“Bukan sekali lagi bukan penyelesaian suara 12, 13 tetapi ini prosesnya tahapan atau proses dilakukan oleh pansus DPRK Kabupaten Nduga. Jadi semua di luar siapapun mengaku tokoh, intelektual, bicara di luar itu saya secara resmi sampaikan bahwa tempat pembuktian semua itu di PTUN Jayapura,” pungkasnya.
M I M





