Jakarta,–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA FORSIMEMA RI LOYALIS,– Humas MA
Jum’at, 31 Juli 2026
Rekomendasi terhadap 121 hakim juga menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan terhadap lembaga peradilan berjalan.
Usulan Komisi Yudisial Republik Indonesia agar 121 hakim dijatuhi sanksi karena dinilai melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sepanjang Januari hingga Juni 2026 mendapat perhatian luas dari masyarakat. Kendati demikian, rekomendasi tersebut tidak dapat dimaknai bahwa seluruh hakim yang diusulkan otomatis akan dijatuhi sanksi.
Setiap rekomendasi tetap harus diperiksa secara objektif dan hati-hati untuk memastikan apakah perbuatan yang dipersoalkan benar-benar berada dalam ranah etik atau justru menyangkut teknis yudisial. Pembedaan tersebut penting karena pertimbangan hukum, penilaian alat bukti, penafsiran hukum, dan kesimpulan hakim dalam memutus perkara merupakan bagian dari independensi kekuasaan kehakiman.
Apabila suatu pihak menilai putusan atau pertimbangan hakim keliru, mekanisme koreksinya telah disediakan melalui upaya hukum, seperti banding, kasasi, maupun peninjauan kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertimbangan yudisial tidak semestinya dialihkan menjadi objek pemeriksaan etik hanya karena salah satu pihak tidak puas terhadap hasil persidangan.
Menjadikan substansi putusan sebagai dasar untuk memeriksa dan menghukum hakim melalui jalur etik berpotensi membahayakan kemerdekaan peradilan. Hakim dapat berada dalam tekanan untuk memutus perkara berdasarkan kemungkinan adanya laporan, bukan berdasarkan fakta persidangan, alat bukti, hati nurani, dan hukum yang berlaku.
Dalam setiap perkara hampir selalu terdapat pihak yang tidak puas terhadap putusan. Ketika pihak tersebut tidak mempunyai bukti atau dasar hukum yang cukup untuk mempertahankan dalilnya, pelaporan terhadap hakim dapat saja dijadikan jalan pintas untuk melampiaskan ketidakpuasan. Laporan bahkan dapat diarahkan pada berbagai tindakan hakim selama persidangan yang sesungguhnya masih berada dalam wilayah kewenangan yudisial.
Oleh karena itu, Komisi Yudisial maupun Badan Pengawasan Mahkamah Agung perlu ekstra hati-hati dalam menerima, menelaah, dan memeriksa setiap laporan masyarakat. Pemeriksaan harus mampu membedakan secara tegas antara dugaan pelanggaran etik dengan keberatan terhadap pertimbangan dan putusan hakim.
Prinsip kehati-hatian tersebut bukan dimaksudkan untuk memberikan kekebalan kepada hakim. Apabila berdasarkan pemeriksaan yang adil dan objektif seorang hakim terbukti melakukan pelanggaran etik, penyalahgunaan jabatan, atau perbuatan koruptif, sanksi harus dijatuhkan secara tegas dan setimpal dengan tingkat kesalahannya. Independensi peradilan tidak boleh dijadikan tameng untuk melindungi pelanggaran integritas.
Di sisi lain, rekomendasi terhadap 121 hakim juga menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan terhadap lembaga peradilan berjalan. Hakim merupakan pejabat negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman secara merdeka, tetapi kemerdekaan tersebut tetap disertai tanggung jawab dan akuntabilitas.
Pengawasan terhadap hakim dilakukan secara berlapis. Secara internal, Mahkamah Agung memiliki Badan Pengawasan dan mekanisme pengawasan melekat oleh pimpinan satuan kerja. Secara eksternal, Komisi Yudisial memperoleh mandat konstitusional untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Selain itu, terdapat mekanisme pemeriksaan bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, termasuk melalui Majelis Kehormatan Hakim untuk perkara etik tertentu.
Angka 121 hakim yang direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi tentu tidak boleh diabaikan. Setiap dugaan pelanggaran harus diperiksa secara serius karena menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Namun, angka tersebut juga tidak tepat apabila langsung digunakan untuk menyimpulkan bahwa seluruh hakim yang dilaporkan telah bersalah atau bahwa integritas peradilan Indonesia sedang mengalami krisis.
Istilah “diusulkan dijatuhi sanksi” harus dibedakan dari “telah terbukti dan dijatuhi sanksi”. Rekomendasi merupakan bagian dari proses pengawasan, sedangkan penjatuhan sanksi memerlukan pemeriksaan lebih lanjut berdasarkan kewenangan, prosedur, dan pembuktian yang berlaku. Karena itu, setiap perkara harus dilihat secara kasuistis dan tidak boleh dinilai hanya berdasarkan jumlah laporan atau rekomendasi.
Berjalannya sistem pengawasan juga tidak boleh membuat lembaga peradilan berpuas diri. Pembinaan, pencegahan, transparansi, serta penegakan kode etik harus terus diperkuat. Perhatian negara terhadap peningkatan kesejahteraan hakim pun harus diikuti dengan standar profesionalitas, integritas, dan tanggung jawab moral yang semakin tinggi.
Partisipasi masyarakat tetap dibutuhkan dalam mengawasi jalannya persidangan. Semangat keterbukaan dan pengawasan sebagaimana tercermin dalam Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 17 Tahun 2019 memberikan ruang bagi publik untuk ikut mengawal perilaku aparatur dan kualitas pelayanan peradilan secara bertanggung jawab.
Apabila masyarakat mengetahui adanya dugaan pelanggaran etik, penyalahgunaan jabatan, atau tindak pidana, laporan dapat disampaikan kepada lembaga yang berwenang, antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tinggi setempat, maupun Ketua Pengadilan Negeri setempat. Pelaporan tersebut sepatutnya disertai identitas, kronologi, serta bukti awal yang memadai agar dapat ditindaklanjuti secara objektif.
Pada akhirnya, integritas peradilan harus dijaga melalui dua prinsip yang berjalan beriringan: tidak memberikan toleransi terhadap hakim yang terbukti melanggar dan tidak membiarkan mekanisme etik digunakan untuk mengintervensi kemerdekaan hakim dalam mengadili perkara. Pengawasan yang tegas, adil, dan cermat merupakan fondasi untuk menghadirkan peradilan yang independen sekaligus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Untuk mendapatkan Berita atau Artikel Terbaru MARINews, Follow Channel Whatsapp: MARINews
Penulis: I Kadek Apdila Wirawan
