Jakarta,–INDOTIPIKOR.OM-MEDIA LOYALIS KEMENTERIAN— 15 Juli 2026 — Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana memaparkan Laporan Keuangan Kementerian Pariwisata Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI sebagai wujud komitmen memperkuat akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR Lamhot Sinaga. Selain Menteri Pariwisata, rapat kerja ini juga dilakukan bersama dengan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Teuku Rifky Harsya.
“Rapat kerja ini menjadi ruang dialog antara pemerintah dan DPR untuk memastikan bersama bahwa setiap rupiah anggaran negara dikelola secara akuntabel, tepat sasaran, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” kata Menpar Widiyanti dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI, Rabu (15/7/2026).
Menpar menyampaikan pengelolaan keuangan Kementerian Pariwisata berada dalam kondisi sehat dengan struktur aset yang kuat serta didukung pendanaan pemerintah sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan negara.
Pada Tahun Anggaran 2025, Kementerian Pariwisata mencatat realisasi anggaran sebesar 95,52 persen dari pagu yang dapat digunakan.
Sementara itu, realisasi anggaran berdasarkan satuan kerja mencapai 95,92 persen, yang terdiri atas Satuan Kerja Pusat sebesar 97,74 persen, Politeknik Pariwisata sebesar 93,66 persen, dan Badan Pelaksana Otorita sebesar 90,66 persen dari pagu Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1,48 triliun.
Menpar Widiyanti menjelaskan Laporan Keuangan Kementerian Pariwisata atas penggunaan APBN Tahun Anggaran 2025 telah diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada awal Februari 2026 untuk menjalani proses pemeriksaan. Kementerian Pariwisata dijadwalkan menerima opini BPK atas laporan keuangan tersebut pada 16 Juli 2026.
Menpar optimistis Kementerian Pariwisata kembali memperoleh hasil positif sekaligus memperkuat capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih selama sepuluh tahun berturut-turut sejak 2015.
Dalam kesempatan tersebut, Menpar Widiyanti juga memaparkan capaian kinerja sektor pariwisata yang terus menunjukkan tren pertumbuhan positif.
Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 6,07 juta kunjungan sepanjang Januari–Mei 2026 atau meningkat 7,68 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, average spending per arrival (ASPA) pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 1.345,61 dolar AS atau setara Rp22,68 juta, tumbuh 5,36 persen dibandingkan triwulan I 2025. Capaian tersebut turut mendorong devisa pariwisata tumbuh 6,30 persen menjadi 4,05 miliar dolar AS pada periode yang sama.
Di sisi lain, perjalanan wisatawan nusantara mencapai 523,22 juta perjalanan sepanjang Januari–Mei 2026, meningkat 2,86 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kontribusi sektor pariwisata terhadap produk domestik bruto (PDB) pada triwulan I 2026 tercatat pada kisaran 4,01–5,00 persen. Angka tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 0,11 hingga 1,10 poin persentase dibandingkan triwulan I 2025.
Dari sisi investasi, sektor pariwisata mencatat pertumbuhan signifikan dengan realisasi investasi mencapai Rp25,34 triliun pada triwulan I 2026 atau meningkat 76,67 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Capaian ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata terus berada pada jalur yang mendukung pencapaian target pembangunan tahun 2026 dan menjadi landasan untuk mencapai target yang lebih tinggi pada tahun 2027,” kata Menpar Widiyanti.
Sejalan dengan peningkatan target pembangunan sektor pariwisata, Kementerian Pariwisata mengajukan tambahan anggaran dari pagu indikatif Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp1,01 triliun menuju pagu ideal sebesar Rp3 triliun.
“Kami berterima kasih atas dukungan DPR atas permohonan kami ini,” ujar Menpar.
Dalam forum yang sama, Kementerian Pariwisata menyampaikan bahwa hingga 9 Juli 2026, realisasi fisik program telah mencapai 59,29 persen dengan realisasi pembayaran secara keseluruhan sebesar 46,02 persen. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi anggaran pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Peningkatan penyerapan anggaran menjadi bagian dari komitmen Kementerian Pariwisata untuk mengakselerasi pelaksanaan program kerja yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Menpar Widiyanti menegaskan Kementerian Pariwisata akan terus menjaga akuntabilitas pengelolaan APBN, meningkatkan efektivitas belanja negara, serta memastikan setiap program memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menpar juga menekankan pentingnya menjaga keselarasan antara target pembangunan yang terus meningkat dan dukungan sumber daya yang tersedia. Target sektor pariwisata pada 2027 menunjukkan peningkatan signifikan, baik dari sisi kunjungan wisatawan, devisa, investasi, maupun kontribusi terhadap perekonomian nasional.
“Oleh karena itu, kami berharap pembahasan mengenai kebutuhan anggaran dapat ditempatkan dalam kerangka untuk memastikan seluruh target tersebut dapat dicapai secara optimal,” kata Menpar.
Menpar Widiyanti meyakini penguatan sektor pariwisata merupakan investasi bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Sinergi seluruh pemangku kepentingan, khususnya dengan DPR RI, diharapkan semakin memperkuat peran sektor pariwisata sebagai salah satu lokomotif pembangunan nasional yang berkelanjutan.
“Akhirnya, kami berharap sinergi yang telah terjalin baik antara pemerintah dan Komisi VII DPR RI dapat terus diperkuat, sehingga sektor pariwisata mampu memberikan kontribusi yang semakin besar bagi pembangunan nasional,” tutur Menpar Widiyanti.
Biro Komunikasi
Kementerian Pariwisata
