Bogor,–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA FORSIMEMA RI— Jawa Barat – Upaya pembenahan sistem mutasi dan promosi jabatan kepaniteraan di lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung terus bergulir.
Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Badan Strategi Kebijakan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK MA) tengah menyusun naskah urgensi perubahan kebijakan tersebut untuk Tahun Anggaran 2026. Langkah ini merupakan bagian dari penelitian kebijakan yang bertujuan menggali berbagai persoalan yang terjadi dalam pola mutasi dan promosi jabatan kepaniteraan selama ini, sekaligus merumuskan solusi yang lebih adaptif, transparan, dan berbasis kebutuhan organisasi.
Sebagai bagian dari proses tersebut, BSDK MA bersama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Badilum) akan menggelar Focus Group Discussion (FGD) secara daring pada Senin (13/04/2026) yang melibatkan pimpinan pengadilan tingkat banding dan pertama, serta unsur kepaniteraan mulai dari panitera hingga juru sita.
Keterlibatan multi-level ini menunjukkan pendekatan partisipasi dalam penelitian, guna memastikan bahwa data dan perspektif yang dihimpun mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Selain diskusi, tim peneliti juga menyiapkan instrumen kuesioner sebagai bagian dari metode pengumpulan data. Tahapan ini menjadi penting untuk memperoleh gambaran yang lebih terukur mengenai persepsi dan kebutuhan para aparatur kepaniteraan terhadap sistem mutasi dan promosi yang ideal.
Hasil dari keseluruhan rangkaian penelitian ini akan menjadi dasar merumuskan rancangan perubahan keputusan ketua mahkamah agung terkait pola promosi dan mutasi kepaniteraan.
Diharapkan, kebijakan baru yang di hasilkan tidak hanya menjawab persoalan yang ada,tetapi juga mampu mendorong terciptanya sistem management SDM peradilan yang lebih profesional,akuntabel,dan berorientasi pada kinerja.
Tim Dandapala – Dandapala Contributor
Rabu, 08 Apr 2026
