“Pemerintah Provinsi Jawa Barat hari ini akan menerbitkan surat edaran untuk semua kepala daerah, camat, lurah, dan kepala desa agar menyampaikan informasi mengenai anggaran belanja pemerintah di semua tingkatan,”

0
4
JABAR–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS PEMERINTAH—Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta seluruh kepala daerah, camat, lurah, hingga kepala desa untuk secara rutin mengumumkan anggaran belanja dan capaian kinerja pemerintah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menerbitkan surat edaran sebagai dasar hukum agar keterbukaan informasi tersebut dilaksanakan di semua tingkatan pemerintahan.
“Pemerintah Provinsi Jawa Barat hari ini akan menerbitkan surat edaran untuk semua kepala daerah, camat, lurah, dan kepala desa agar menyampaikan informasi mengenai anggaran belanja pemerintah di semua tingkatan,” kata Dedi, Senin (5/1/2026).
Menurut Dedi, informasi anggaran dan capaian kinerja dapat disampaikan melalui media sosial atau perangkat lain yang mudah diakses masyarakat. Ia menegaskan, pengumuman capaian kinerja wajib dilakukan setiap bulan agar publik dapat memantau kinerja pemerintah secara transparan.
“Bisa mengumumkan melalui media sosial maupun perangkat lainnya agar publik tahu secara transparan. Wajib mengumumkan capaian kinerja setiap bulan,” ujarnya.
Dedi menjelaskan, transparansi ini penting agar masyarakat dapat menilai dan merasakan langsung kinerja pemerintah, sekaligus menjadi dasar evaluasi berkala, terutama bagi warga yang belum puas terhadap pelayanan publik.
“Jadi masyarakat bisa menilai dan merasakan kinerja yang sudah pemerintah lakukan,” katanya.
Ia menambahkan, anggaran pemerintah berasal dari pajak seluruh lapisan masyarakat, sehingga pemerintah di semua tingkatan memiliki kewajiban menjalankan pembangunan secara transparan, terbuka, akuntabel, dan berkeadilan.
“Uang yang pemerintah kelola ini dari pajak rakyat dari semua tingkatan. Jadi semua pembangunan harus transparan, terbuka, akuntabel, dan berkeadilan,” ujarnya.
Melalui kebijakan ini, Dedi berharap peran masyarakat dalam mengoreksi dan mengawasi kinerja pemerintah semakin kuat, sehingga visi Jawa Barat Istimewa dapat terwujud melalui kolaborasi semua pihak.
“Semoga ini bisa jadi jalan terang untuk mewujudkan Jawa Barat Istimewa,” katanya.–RED