Polkam,—INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS KEMENTERIAN— Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar Rapat Koordinasi Penyusunan Draf Publikasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2024 sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola demokrasi nasional. Rapat diselenggarakan pada Kamis (16/10/25) di Jakarta, dengan melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, serta unsur Pakar yang membidangi.
Publikasi IDI tahun 2024 akan mengangkat tema besar “ Pemilu dan Pilkada Serentak: Sejarah Baru Demokrasi Indonesia”. Tema tersebut dipilih untuk menandai momen bersejarah dalam konsolidasi demokrasi melalui pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak yang pertama kalinya terjadi di Indonesia.
Plh. Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Kepemiluan Kemenko Polkam, Themy Usman, menegaskan pentingnya substansi publikasi IDI tidak hanya berisi angka-angka statistik, tetapi juga narasi yang mampu merefleksikan dinamika demokrasi secara menyeluruh.
“Publikasi IDI harus menjadi dokumen strategis yang tidak hanya mencerminkan capaian kuantitatif, tetapi juga menyampaikan analisis kritis terhadap arah dan kualitas demokrasi kita. Oleh karena itu, pengayaan terhadap tiap indikator sangat penting agar hasil yang disampaikan benar-benar relevan dengan situasi aktual demokrasi Indonesia,” ujar Themy Usman.
Publikasi disusun dalam bentuk buku, dengan draf awal yang direncanakan terdiri atas tiga bab utama, dengan beberapa substansi yang termuat yaitu membahas tren indeks demokrasi nasional, pusat dan provinsi periode 2021–2024, relevansi IDI dalam tata kelola demokrasi, kondisi demokrasi Indonesia di mata internasional, serta proyeksi masa depan demokrasi nasional. Penyusunan dilakukan secara kolaboratif antara Kemenko Polkam, Kemendagri, Bappenas, dan BPS, dengan dukungan tim editorial dan desain dari Kompas.
Lebih dari sekadar publikasi tahunan, IDI diharapkan menjadi sarana keterbukaan informasi dan forum refleksi nasional terhadap perkembangan demokrasi. Untuk itu, rapat lanjutan akan digelar guna memfinalisasi substansi dan format publikasi, sebelum diluncurkan ke publik.
HUMAS
