INDOTIPIKOR.COM-MEDIA FORSIMEMA RI—Salah satu pembaruan penting adalah diperkenalkannya mekanisme Deferred Prosecution Agreement (DPA) atau perjanjian penundaan penuntutan serta Denda Damai.
Reformasi besar dalam sistem hukum pidana Indonesia membuka ruang baru bagi penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. Dalam konteks ini, Hakim Agung Kamar Pidana Mahkamah Agung RI, Dr. H.A.S. Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum., menekankan pentingnya pengaturan yang jelas dan akuntabel terhadap mekanisme Deferred Prosecution Agreement (DPA) atau Perjanjian Penundaan Penuntutan dan Denda Damai, khususnya dalam penanganan perkara pidana di sektor sumber daya alam (SDA).
Pandangan tersebut disampaikan Pudjoharsoyo dalam Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka penyusunan pedoman jaksa agung tentang penyelesaian perkara pidana berdasarkan perjanjian penundaan penuntutan dan denda damai. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada Senin, 9 Maret 2026. Dalam forum tersebut, Pudjoharsoyo hadir mewakili Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial untuk memberikan perspektif Mahkamah Agung terkait implementasi kebijakan baru dalam sistem hukum pidana nasional.
Menurut mantan Sekretaris Mahkamah Agung, berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang KUHAP Nasional sejak 2 Januari 2026 menandai reformasi terbesar hukum pidana Indonesia sejak kemerdekaan. Perubahan ini membawa paradigma baru yang tidak lagi semata-mata menekankan penghukuman, tetapi juga mengedepankan pendekatan restoratif, preventif, dan kemanfaatan sosial-ekonomi.
Salah satu pembaruan penting adalah diperkenalkannya mekanisme Deferred Prosecution Agreement (DPA) atau perjanjian penundaan penuntutan serta Denda Damai. Kedua instrumen ini memungkinkan penyelesaian perkara pidana dengan syarat tertentu tanpa harus melalui proses persidangan, selama pelaku memenuhi kewajiban yang disepakati, termasuk pemulihan kerugian negara dan perbaikan tata kelola.
Pudjoharsoyo menegaskan bahwa penerapan mekanisme tersebut harus dilengkapi dengan pedoman yang komprehensif agar tidak menimbulkan potensi penyalahgunaan. Dari perspektif Mahkamah Agung, implementasi DPA dan Denda Damai memiliki implikasi langsung terhadap sistem peradilan, terutama terkait pengawasan yudisial, konsistensi putusan, perlindungan hak tersangka, dan legitimasi lembaga peradilan.
Ia juga menyoroti karakteristik khusus tindak pidana di sektor sumber daya alam yang sering kali melibatkan korporasi, kompleksitas regulasi, serta dampak multidimensi, mulai dari kerugian negara hingga kerusakan lingkungan dan dampak sosial bagi masyarakat. Oleh karena itu, penerapan DPA maupun Denda Damai harus disertai parameter yang jelas dan ketat, termasuk kewajiban pemulihan lingkungan sebagai syarat utama.
Menurutnya, Mahkamah Agung memiliki peran penting dalam memastikan mekanisme baru tersebut berjalan sesuai prinsip hukum. Pengadilan, kata dia, dapat berperan dalam pengawasan yudisial untuk memastikan bahwa setiap kesepakatan yang dicapai melalui DPA atau Denda Damai tetap sejalan dengan kepentingan publik dan prinsip keadilan.
“Keberhasilan DPA dan Denda Damai sebagai instrumen hukum sangat bergantung pada kualitas regulasi pelaksana, integritas penegak hukum, serta kepercayaan publik terhadap sistem peradilan,” ujar Pudjoharsoyo.
Hadir juga dalam forum ini yaitu Wakil Menteri Hukum RI, Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.H., dan pembicara lainnya.
Melalui forum FGD tersebut diharapkan dapat dirumuskan pedoman implementasi yang komprehensif sehingga mekanisme DPA dan Denda Damai dapat menjadi instrumen penting dalam sistem hukum pidana Indonesia yang lebih modern, efektif, dan berkeadilan.
Penulis: Azzah Zain Al Hasany
Humas MA, Jakarta
Selasa,10 Maret 2026
