JABAR–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS LINGKUNGAN—-Ironi inilah yang selama bertahun-tahun dibiarkan hidup di Jawa Barat.
Di wilayah yang tanahnya diperas habis-habisan, warga justru hidup dalam ketertinggalan.
Jalan rusak, sekolah tertinggal, permukiman kumuh, dan masa depan yang terasa buntu.
Kekayaan alam mengalir keluar, sementara sisa kerusakan menetap di kampung-kampung sekitar tambang.
Fakta pahit ini akhirnya diucapkan terang-terangan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Ia membongkar paradoks lama yang selama ini seperti tabu dibicarakan: daerah penghasil tambang justru menjadi korban dari aktivitas tambang itu sendiri.
“Wilayah tambang kumuh, pendidikannya tertinggal, infrastrukturnya rusak.
Pajaknya ke mana?”
kata KDM, sebuah pertanyaan sederhana yang menampar logika kebijakan lama.
Alih-alih menambah janji, Pemprov Jabar memilih mengubah mekanisme.
Skema baru distribusi pajak tambang ditegaskan: 60 persen pajak wajib kembali ke wilayah tambang.
Bukan untuk proyek mercusuar, tapi untuk kebutuhan dasar—pendidikan, infrastruktur, layanan publik—agar masyarakat sekitar tambang tidak terus hidup sebagai penonton di tanahnya sendiri.
Kebijakan ini penting bukan hanya soal keadilan fiskal, tapi soal memutus rantai kemiskinan struktural.
Pendidikan yang tertinggal di wilayah tambang bukan kebetulan; ia adalah hasil dari sistem yang terlalu lama membiarkan eksploitasi tanpa tanggung jawab sosial.
KDM juga menarik garis tegas antara tambang dan krisis lingkungan.
Banjir, longsor, dan kerusakan tata ruang tak lagi diperlakukan sebagai bencana alam semata, melainkan konsekuensi kebijakan yang lalai.
Penertiban tambang, penghentian perumahan di zona rawan, dan pengetatan tata ruang kini dijadikan satu paket kebijakan.
Ia realistis: proyek yang terlanjur berjalan tidak bisa serta-merta dihentikan.
Namun ke depan, izin baru tak akan diberikan jika mengorbankan lingkungan dan keselamatan warga.
Ini bukan sikap populis, tapi upaya menata ulang arah pembangunan agar tidak terus dibayar mahal oleh generasi berikutnya.
Langkah ini jelas berisiko.
Pro-kontra akan muncul, tekanan ekonomi dan politik tak terelakkan.
Namun di tengah sejarah panjang pembiaran, keberanian untuk mengoreksi arah—meski tidak sempurna—adalah titik awal yang layak dicatat.
Karena pembangunan sejati bukan soal seberapa banyak yang digali hari ini, tapi seberapa layak hidup warga di sekitar tambang esok hari.
#KDM #DEDIMULYADI #KANGDEDIMULYADI #JABAR
hendra maung
