JAKARTA —INDOTIPIKOR.COM—- Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, melakukan pertemuan dengan Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, guna membahas penguatan kinerja Garuda Indonesia di tengah dinamika industri penerbangan global.
Pertemuan tersebut menyoroti tekanan eksternal yang dihadapi industri penerbangan, khususnya dampak kondisi geopolitik dan konflik global terhadap kenaikan harga avtur yang secara langsung memengaruhi struktur biaya operasional maskapai. Dalam konteks tersebut, diperlukan langkah strategis yang terukur untuk menjaga keseimbangan antara keterjangkauan tarif bagi masyarakat dan keberlanjutan kinerja keuangan perusahaan.
Mengutip akun Intagram resmi BP BUMN, Dony menekankan pentingnya sinergi kebijakan antara pemerintah dan BUMN dalam merespons tantangan industri. “Di tengah tekanan biaya yang meningkat, sinergi kebijakan menjadi kunci untuk memastikan Garuda Indonesia tetap kompetitif sekaligus mampu menjaga keterjangkauan layanan bagi masyarakat,” ujar Dony.
Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat posisi Garuda Indonesia sebagai national flag carrier yang tetap kompetitif dan adaptif, sekaligus memastikan keberlanjutan layanan transportasi udara yang andal bagi masyarakat.
Selain itu, penguatan kinerja Garuda Indonesia juga dipandang strategis dalam mendukung konektivitas nasional, termasuk pemerataan akses transportasi udara ke berbagai wilayah di Indonesia. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen bersama untuk menjaga peran vital sektor penerbangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, menggelar rapat bersama Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, untuk membahas tindak lanjut pengelolaan kawasan hutan pasca pencabutan izin PBPH di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Pertemuan ini menjadi bagian dari langkah koordinasi Pemerintah dalam memastikan pengelolaan kawasan hutan yang dilakukan secara lebih tertib, transparan, dan berkelanjutan. Penataan kembali kawasan hutan pasca pencabutan izin PBPH dinilai penting untuk memastikan pemanfaatan sumber daya alam dapat berjalan optimal tanpa mengabaikan aspek perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat.
Dalam rapat tersebut, berbagai langkah strategis turut dibahas, termasuk penguatan tata kelola, pengawasan pemanfaatan kawasan hutan, serta peluang kolaborasi lintas lembaga dalam mendukung pengelolaan hutan yang lebih bertanggung jawab. Pemerintah juga mendorong pendekatan baru yang lebih adaptif terhadap tantangan pengelolaan sumber daya alam di masa depan.
Mengutip akun Intagram resmi BP BUMN, Kepala BP BUMN Dony Oskaria menegaskan bahwa BUMN siap mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat tata kelola sektor kehutanan. “Pengelolaan kawasan hutan harus dilakukan secara lebih tertib, berkelanjutan, dan mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan,” ujar Dony.
Melalui sinergi antara Pemerintah dan BUMN, diharapkan pemanfaatan kawasan hutan dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar, baik bagi perekonomian nasional maupun bagi kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan.
Langkah ini juga menjadi bagian dari komitmen Pemerintah untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam Indonesia dilakukan secara bertanggung jawab, berkelanjutan, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang.
RED
