Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menonaktifkan Kepala Samsat karena diduga tak menjalankan perintah Surat Edarannya.

0
10
BANDUNG–INDOTIPIKOR.COM—07-04-2026–Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menonaktifkan Kepala Samsat tersebut karena diduga tak menjalankan perintah Surat Edarannya.
Sebelumnya Dedi Mulyadi membagikan Surat Edaran tersebut terkait pembayaran pajak kendaraan bermotor cukup STNK tanpa KTP Pemilik Pertama.
Namun, ternyata di lapangan kebijakan tersebut belum berlaku salah satunya di Samsat Soekarno Hatta, di Kota Bandung.
Diketahui sosok Kepala Samsat Soekarno Hatta Bandung tersebut adalah Ida Hamidah.
Ia menjabat sebagai Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kota Bandung III Soekarno Hatta (Samsat Soetta) Bapenda Jabar.
Sebelumnya, ia dikenal sebagai . Ia dikenal sebagai pejabat berkinerja terbaik periode 2024-2025.
Ia pernah terpilih sebagai Pegawai Berkinerja Terbaik pada Kategori Jabatan Administrator dan Setara (Triwulan II 2024) di Bapenda Jabar.
Selama menjabat, Ida Hamidah aktif dalam kegiatan peningkatan layanan dan sinergi, seperti kunjungan ke perusahaan pemilik kendaraan dan sosialisasi program pemutihan
Sebuah video warga yang mengeluhkan sulitnya bayar pajak kendaraan langsung berbuntut panjang. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan Kepala Samsat Soekarno Hatta Bandung.
Dalam video yang beredar, warga mencoba membayar pajak hanya dengan STNK tanpa KTP pemilik pertama, sesuai kebijakan terbaru. Namun, saat di loket, petugas tetap meminta KTP dan bahkan memberi syarat tambahan yang dinilai memberatkan.
Kondisi ini memicu reaksi cepat dari Dedi Mulyadi. Ia menilai kebijakan yang dibuat untuk mempermudah masyarakat justru tidak dijalankan di lapangan.
Tanpa kompromi, Kepala Samsat langsung dinonaktifkan sementara sambil menunggu hasil investigasi lebih lanjut. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menurunkan tim untuk mengurai masalah yang terjadi.
Kasus ini menjadi peringatan keras bagi seluruh jajaran pelayanan publik agar tidak main-main dalam menjalankan kebijakan, apalagi yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
RED