JABAR–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS PEMERINTAH—Langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumpulkan pemilik tambang dan kontraktor pembangunan bukan sekadar rapat biasa. Di balik itu, tersimpan rencana besar untuk mengubah tata kelola tambang dan pembangunan di Jawa Barat.
KDM menyebut tambang memang kebutuhan pokok pembangunan. Namun, jika tidak dikelola dengan jujur dan tertib, justru menjadi sumber masalah. Mulai dari kerusakan lingkungan hingga ketimpangan ekonomi di daerah penghasil tambang.
Dengan menyatukan data kebutuhan pembangunan dan produksi tambang, pemerintah ingin memastikan semuanya transparan. Mulai dari volume material hingga potensi pajak yang harus dibayarkan.
Yang paling disorot, KDM ingin memastikan daerah tambang tidak lagi hanya jadi penonton. Pajak hasil tambang harus kembali ke wilayah asal untuk membangun jalan, sekolah, dan rumah rakyat.
Kebijakan ini diprediksi akan memicu pro dan kontra, terutama di kalangan pengusaha tambang. Namun KDM menegaskan, penataan ini mutlak dilakukan demi keadilan dan masa depan Jawa Barat.
SUBANG INFO
