Kapuas Hulu ––INDOTIPIKOR.COM/MEDIA TNI– Wujudkan Lingkungan Bersih, Satgas Pamtas RI mly Yonarmed 10/Bradjamusti Gelar Kerja Bakti Bersama Warga Lingkungan bersih dan sehat merupakan cara untuk menciptakan kenyamanan. Untuk itulah, Satgas Pamtas RI-mly Yonarmed 10/Bradjamusti melalui Pos Klawik bersama masyarakat melaksanakan kegiatan kerja bakti membersihkan jalan yang merupakan akses utama menuju gereja di Desa Sepandan, Kecamatan Barang lupar, Kabupaten Kapuas Hulu , Kalimantan Barat, Jum’at (01/12/2023).
Hal tersebut dikatakan Dansatgas Pamtas Yonarmed 10 / Bradjamusti Mayor Arm Adi Kurniawan M,Han melalui Danpos Klawik Lettda Arm jaini dalam keterangannya.
Kegiatan tersebut merupakan bukti komitmen Satgas Pamtas Pamtas RI-Malaysia Yonarmed 10 / Bradjamusti untuk mengedepankan kesehatan masyarakat dan menciptakan kenyamanan. Warga dan Prajurit TNI yang dipimpin langsung oleh Danpos Lettda jaini, bergotong royong di sekitar jalan.
“Sasaran pembersihan ini adalah jalan yang merupakan akses utama warga menuju gereja. Kita juga sampaikan kepada warga masyarakat, bahwa kebersihan menjadi tanggung jawab kita bersama demi terciptanya lingkungan yang bersih, indah dan nyaman,” kata Danpos klawik Lettda Arm jaini .
Saat ini lingkungan tampak bersih dan enak dipandang. “Siapa lagi yang akan menjaga kebersihan kalau tidak kita, dengan kegiatan ini pula diharapkan kebersamaan masyarakat semakin meningkat,” ujar Danpos. (Yonarmed 10/Bradjamusti).
TASIKMALAYA–INDOTIPIKOR.COM/MEDIA LOYAL TNI–JABAR, Untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat Angota Kodim 0612/Tasikmalaya dan masyarakat melakukan kegiatan kerja bakti membersihkan saluran air, di sekitar jalan Desa Sambong Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, Jumat (1/12/2023).
Dalam kegiatan tersebut, Danramil 1203/kawalu Mayor inf Ajat mengatakan, bahwa peran serta TNI dalam kegiatan kemasyarakatan, yakni kerja bakti membersihkan saluran air merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap lingkungan di wilayah binaan.
“Mari kita semua bersama-sama ikut menjaga dan melestarikan lingkungan yang ada di sekitar rumah masing-masing maupun fasilitas umum lainnya yang sudah menjadi tanggung jawab kita semua,” katanya.
Selain itu, dikatakanya, bahwa dengan tetap menjaga kebersihannya, maka saluran air yang menampung air hujan nantinya akan lancar, sehingga air hujan tidak menggenang yang dapat dijadikan sarang oleh nyamuk.
“Kegiatan ini merupakan salah satu bukti nyata sekaligus penguatan paradigma Kemanunggalan TNI dengan rakyat, serta sebuah implementasi dari Pembinaan Teritorial khususnya membantu menyelesaikan permasalahan masyarakat yang ada di daerah binaan,” ujarnya.
dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan agar kerja bakti dapat dijadikan sebagai motivasi masyarakat untuk selalu peduli dan menjaga kebersihan, keindahan dan keasrian lingkungan untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih.
“Saya warga Desa Sambong memberikan apresiasi kepada TNI yang selalu aktif, dan peduli terhadap setiap kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan di Desa Sambong,” ungkapnya. “Ujar bpk Asep (Warga desa sambong kec mangkubumi)”.
Jakarta,–INDOTIPIKOR.COM/MEDIA LOYALIS KEMENTERIAN– 27 November 2023 – Ada banyak cara untuk meramaikan kegiatan di penghujung tahun 2023, salah satunya berpartisipasi dalam “Squad Game Indonesia 2023” yang menghadirkan beragam jenis permainan tradisional nusantara.
Kemenparekraf bersama Dealls Jobs akan melangsungkan Squad Game Indonesia di Gelora Bung Karno Indoor, Jakarta, pada 9 Desember 2023.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabarekraf) Sandiaga Salahuddin Uno di acara “The Weekly Brief with Sandi Uno” di Jakarta, Senin (27/11/2023) menjelaskan kegiatan yang diinisiasi oleh Dealls Jobs ini terinspirasi dari series Netflix yang sangat fenomenal yaitu Squid Game.
“Tentunya ini akan menjadi salah satu acara permainan tradisional terbesar di Indonesia sekaligus salah satu event offline terbesar di tahun 2023,” kata Sandiaga.
Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Events) Kemenparekraf/Baparekraf, Vinsensius Jemadu mengapresiasi ide yang kreatif dan unik. Karena jarang sekali atau bahkan belum pernah ada permainan tradisional yang dimainkan secara masif dan dipertunjukkan ke publik.
“Kami memang mendorong supaya permainan tradisional itu harus diangkat ke permukaan. Permainan yang betul-betul dilahirkan oleh local wisdom. Jadi tentu saja Kemenparekraf sangat mendukung event ini,” ujar Vinsen.
Vinsensius berpesan untuk selalu memperhatikan aspek CHSE dalam penyelenggaraan kegiatan atau event Squad Game Indonesia 2023. Karena kegiatan ini diprediksi akan dipadati sekitar 3 ribu orang dari Sabang sampai Merauke.
Ketua Penyelenggara Squad Game Indonesia sekaligus CEO & Founder Dealls: Jobs & Mentoring, Andhika Sudarman, menceritakan awal mula tercetusnya Squad Game. Mulanya Dells Jobs ingin membuat sebuah strategi promosi yang mampu mengangkat sisi ekonomi kreatif Indonesia maka terciptalah ide tersebut.
“Karena tujuan buat event ini adalah keberagaman. Jadi kita juga akan pilih dari berbagai provinsi. Harapannya semua provinsi ada perwakilannya,” kata Andhika.
Bagi masyarakat yang ingin mengikuti Squad Game Indonesia 2023 dapat mendaftarkan diri melalui laman website dealls.com/squadgame. Kemudian klik daftar sebagai pemain. Setelah itu isi data diri. Dan tunggu pengumuman pada 1 Desember 2023 pukul 21.00 WIB. Adapun batas usia yang dapat mengikuti event ini adalah usia 16 hingga 40 tahun.
Squad Game Indonesia juga akan menghadirkan 48 public figure atau influencer sebagai ketua tim yang akan bermain bersama dan bersaing untuk memenangkan total hadiah sebesar Rp256 juta.
“Pada saat hari H event baru akan kita pilih 256 pemain. Ketika ronde pertama para peserta akan bermain secara individu persis seperti di film. Kemudian pada ronde kedua akan terbentuk tim hingga ronde kelima ( finale),” ungkap Andhika.
Turut hadir Panitia Squad Game Indonesia, Maria Nathasia dan Cantika Widiana.
Hadir mendampingi Menparekraf pada WBSU baik secara luring maupun daring, para pejabat eselon I dan II di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf.
I Gusti Ayu Dewi Hendriyani
Kepala Biro Komunikasi
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Untuk informasi terkini terkait Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kunjungi
https://kemenparekraf.go.id/berita.
JAKARTA ––INDOTIPIKOR.COM/MEDIA LOYALIS PEMERINTAH– Mantan wartawan senior Jawa Pos (JP), Abdul Muis berusia 60 tahun, Gowes Surabaya-Jakarta (800 Km). Setelah lima hari menempuh perjalanan, akhirnya mencapai finish di Lapangan Monas, Kamis siang (30/11/2023).
Muis nekad Gowes berhari-hari karena ingin menyampaikan aspirasi seluruh mantan awak media Jawa Pos, menuntut dana tunjangan hari tua, yang diabaikan manajemen JP.
Cak Amu — sapaan akrab Abdul Muis — menuntut hak saham 20 persen karyawan Jawa Pos, dan dividen yang belum pernah diberikan sejak 2002.
Cak Amu mengatakan, banyak teman mantan awak media di seluruh Indonesia yang hidupnya susah karena tidak mendapatkan hak dana hari tua. Nasib mereka jauh berbeda dengan mantan karyawan Kompas yang sampai sekarang mendapatkan hak pensiun. Paling kecil Rp 5 juta per bulan. “Nah, niat saya gowes ke Jakarta hanya ingin bertemu Komisaris Jawa Pos, Goenawan Mohamad dan para komisaris lainnya untuk mengetuk hati nurani mereka,”
kata Abdul Muis di Monas, Jakarta, Kamis (30/11/2023).
Cak Amu berangkat dari Surabaya pada Sabtu (25/11/2023), mengambil start di Tugu Pahlawan, Jalan Pahlawan Surabaya. Dia berangkat dari Surabaya tidak sendirian, karena ditemani 11 para goweser dari Jawa Timur yang tergabung dalam tim GeSS (Gowes Suka-Suka).
Dalam perjalanan, Cak Amu dan 11 goweser pendukungnya mampu bertahan. Meski usianya menginjak kepala 6, Cak Amu dalam mengayuh sepeda dari kota satu ke kota berikutnya kerap meninggalkan para goweser yang lain.
“Alhamdulillah, semangat saya untuk bisa segera bisa bertemu para komisaris JP Goenawan Mohamad Cs untuk menyampaikan derita panjang para teman-teman pensiunan Jawa Pos, mendapat karunia sehat sampai Monas ini,” kata wartawan senior yang pernah bertugas jadi redaktur olahraga JP.
“Monas Jakarta sengaja jadi tempat finish dan Tugu Pahlawan Surabaya jadi lokasi start, ini simbol perjuangan melawan penderitaan di masa tua para rekan-rekan mantan Jawa Pos di seluruh Indonesia,” tambah Cak Amu, yang sudah menjadi kakek dua orang cucu dan masih aktif di profesi jurnalistik ini.
DANA MASA TUA
Dana hari tua yang diperjuangkan para awak media Jawa Pos, menurut Cak Amu, terkait dengan pembagian hak saham JP untuk karyawan sebanyak 20 persen sejak tahun 1985. Saham kolektif seluruh karyawan ini di bawah naungan Yayasan Karyawan Jawa Pos.
“Dulu, kita makmur setahun dapat lebih dari dua belas gaji, dan ada dividen karyawan. Tahun 2000, Dirut JP Eric Samola meninggal terjadi perubahan besar. RUPS 2001, manajemen di bawah kendali Dahlan Iskan membubarkan yayasan. Saham karyawan dititipkan Dahlan untuk dikelola, RUPS juga memerintahkan kepada Dahlan Iskan untuk segera membuat lembaga karyawan baru,” jelas Cak Amu.
Menurut Cak Amu, selama manajemen Jawa Pos di bawah kendali komisaris Goenawan Mohamad dkk, dan Dahlan Iskan sebagai Dirut selama 20 tahun Yayasan Karyawan tidak pernah dibentuk.
“Hak-hak karyawan sejak itu tidak lagi secerah sebelumnya. Tidak ada yang berani mempermasalahkan, karena kita takut dipecat,” ungkap Cak Amu.
Slamet Oerip Prihadi, yang 24 tahun jadi wartawan Jawa Pos sejak awal diakuisisi manajemen Majalah Tempo, menambahkan, tahun 2021 sejumlah mantan karyawan JP diundang Dahlan Iskan, yang kebetulan sudah tidak lagi jadi pucuk pimpinan JP untuk membahas soal 20 persen saham karyawan itu.
Akhirnya, para mantan karyawan menunjuk pengacara Sudiman Sidabukke, SH hingga memperoleh legal standing dan berhasil menempuh cara damai di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Majelis hakim menetapkan akta van dading tertuang dalam putusan PN Surabaya Nomor: 125/Pdt.G/2022/PN Surabaya, tanggal 9 Mei 2002.
Isi putusan, memerintahkan Dahlan Iskan membentuk lembaga karyawan bernama “Yayasan Pena Jepe Sejahtera Surabaya. Selain itu, Dahlan juga diperintahkan mengembalikan saham karyawan JP ke yayasan baru itu.
“Yayasan berhasil memperoleh Akta Notaris pada 12 Agustus 2022. Namun terjadi stagnasi. Hak saham dan hak dividen dari manajemen Jawa Pos tidak kunjung direalisasikan,” kata Slamet Oerip yang dikenal dengan inisial Sop.
Karena tidak ada iktikad baik manajemen JP dan para komisaris, akhirnya para mantan wartawan dan karyawan JP menunjuk lawyer dari Jakarta, Dr Duke Arie Widagdo, SH, MH, CLA pada 21 Juli 2023.
“Pengacara baru itu langsung bergerak. Membawa kasus ini dipidanakan ke Polda Jatim. Saat ini, masih dalam tahap penyelidikan untuk dilakukan gelar perkara berlanjut ke penyidikan,” pungkas Sop, 73 tahun, yang masih aktif memimpin media online CoWas (Konco Lawas) JePe. @.
Pemerintah Indonesia dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengusulkan perpanjangan waktu pelaksanaan Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project (IDRIP) yang sebelumnya akan berakhir pada bulan Desember 2024 menjadi bulan Oktober 2025.
Hal itu diungkap Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, S. Sos., M.M. saat memimpin pertemuan Steering Committee (SC) IDRIP di Jakarta, pada Selasa (28/11).
Suharyanto mengatakan, adanya penambahan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan ini diharapkan dapat menuntaskan pekerjaan yang tertunda akibat beberapa kendala di lapangan.
“Kami mengusulkan perpanjangan program IDRIP sampai Oktober 2025, jika tidak diperpanjang kemungkinan ada sejumlah pekerjaan yang belum tercapai,” ucap Suharyanto.
Suharyanto yang juga menjabat sebagai Ketua SC IDRIP mengungkapkan, kendala dalam pelaksanaan IDRIP antara lain dengan adanya pandemi Covid-19 dan bencana-bencana besar yang sempat melanda Indonesia selama beberapa tahun terakhir.
“Capaian ini kurang maksimal, saat itu baik BNPB maupun BMKG fokus terkait penanganan pandemi Covid-19, alhamdulillah Indonesia menjadi salah satu negara yang dipandang berhasil menangani Covid-19. Selain itu ada Penyakit Mulut dan Kuku, juga bencana-bencana lain.
Mungkin masih ingat bencana gempa Cianjur, sampai sekarang masih berlangsung tahap rehabilitasi dan rekonstruksinya, secara umum 70 sampai 80 persen bisa ditangani maksimal,” ungkapnya.
“Itu lah yang menyebabkan pelaksanaan IDRIP terkesan kurang maksimal. Namun di tahun 2023 ini capaiannya cukup baik,“ lanjut Suharyanto.
Program IDRIP memiliki dampak langsung pada masyarakat dan pemerintah dalam mempersiapkan diri menghadapi bencana.
“Program IDRIP bertujuan meningkatkan peringatan dini, kewaspadaan dan kesiapsiagaan seluruh masyarakat Indonesia khususnya menghadapi bencana tsunami,” tutup Suharyanto.
IDRIP telah dipersiapkan sejak 2019 untuk meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap bencana.
Tujuan IDRIP adalah untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan sistem manajemen risiko dan tanggap darurat bencana, termasuk investasi pada sistem peringatan dini multi-ancaman bahaya geofisika dan upaya peningkatan kapasitas institusi.
IDRIP diimplementasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai Executing sekaligus Implementing Agency. Adapun ruang lingkup yang dilaksanakan oleh BNPB antara lain Komponen 1 Peningkatan tata kelola risiko bencana dan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan rincian memperkuat kapasitas Pemerintah Indonesia di tingkat nasional dan daerah, serta masyarakat untuk lebih siap dalam menghadapi dan menanggapi ancaman bencana alam di masa depan.
Selanjutnya melalui pemetaan dan modelling risiko bencana, kajian teknis dan piloting studi, sistem manajemen informasi yang terintegrasi, sistem design untuk platform MHEWS, data centre dan jaringan komunikasi, renovasi dan pengadaan peralatan untuk pusat operasi tanggap darurat, peningkatan kapasitas dan pelatihan, serta program kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat.
Kemudian Komponen 3 Dukungan Pelaksanaan Proyek dengan rincian untuk memperkuat kapasitas lembaga pelaksana, terutama BNPB sebagai badan pelaksana, untuk manajemen pengelolaan proyek, termasuk monitoring dan evaluasi, serta mendokumentasikan program dalam bentuk knowledge management sebagai bahan pembelajaran yang akan datang.
Sementara itu BMKG menjadi Project Management Unit (PMU) dengan tugas Komponen 2 Layanan peringatan dini geofisika dengan fokus pada penguatan kapasitas pemantauan untuk ancaman bahaya geofisika, pengembangan prakiraan berbasis dampak dan produk-produk peringatan, serta penguatan kelembagaan dan pengembangan kapasitas
Adapun tujuan dari usulan perpanjangan waktu pelaksanaan untuk mengoptimalisasi akumulasi sisa pinjaman IDRIP dan potensi anggaran, melakukan realokasi anggaran kegiatan IDRIP dengan fokus membiayai kegiatan utama yang berdampak pada pencapaian indikator, melakukan Re-Focusing anggaran kegiatan komponen 1 untuk mendukung kegiatan pembangunan Platform MHEWS dan Mobile Apps.
Selanjutnya melakukan penyelesaian kegiatan komponen 2 untuk mendukung sistem peringatan dini gempa bumi dan tsunami, High Performance Computing (HPC) dan pembangunan Command Center di Jakarta dan Bali agar tercipta sistem peringatan dini yang cepat dan tepat, melakukan integrasi sistem dan kegiatan IDRIP. Komponen 1 dan Komponen 2 untuk meningkatkan dampak keberhasilan dan keberlanjutan Program IDRIP.
Hadir dalam rapat ini, Kepala BMKG, Perwakilan pejabat tinggi di lingkungan BNPB, Perwakilan Kementerian dan Lembaga yang terlibat dalam Steering Committee IDRIP, dan Perwakilan Tim World Bank..
Upaya menurunkan risiko dan membangun ketahanan daerah terhadap bencana dimulai dengan pemahaman potensi risiko bencana di sekitarnya.
Dalam konteks ini, Kedeputian Bidang Sistem dan Strategi BNPB melalui program Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project (IDRIP) mengadakan 3 rangkaian kegiatan yang terdiri dari Sosialisasi Kajian Risiko Bencana (KRB) Tsunami Provinsi Banten, Sosialisasi Disaster Knowledge Management System (DKMS) di Provinsi Banten dan Lokakarya Analisis Akhiri Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana (PB) di kawasan Megathrust 5 Sumatera (Selat Sunda).
Fokus utama pembahasan adalah tiga isu krusial seperti pemahaman terhadap risiko bencana, perencanaan pembangunan berbasis kawasan megathrust dan hasil pengetahuan melalui DKMS yang merupakan platform pengembangan pengetahuan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Kegiatan ini bertujuan untuk menyebarkan hasil kajian dan rekomendasi pengembangan strategi kepada pemerintah daerah sehingga dapat diadopsi sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah demi mencapai zero victim dalam menghadapi potensi risiko bencana, terutama di kawasan Megathrust 5 Sumatera (Selat Sunda).
Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana (PERB) BNPB Udrekh menyampaikan bahwa pada tahun 2022, dibawah koordinasi Direktorat Pengembangan Strategi PB BNPB, telah dilaksanakan analisis pengembangan strategi PB di kawasan Banda Arc dan Molucca Sea.
Kemudian melalui Project Development Objective IDRIP BNPB pada tahun 2023, lokasi analisis diperluas ke 5 kawasan megathrust tsunami di 17 kabupaten/kota untuk memenuhi target prioritas Project IDRIP.
“Hasil analisis dan rencana aksi menjadi masukan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi/Kabupaten/Kota serta desa untuk pengurangan risiko bencana tsunami guna memperkuat ketangguhan daerah yang nantinya akan diintegrasikan ke perencanaan pembangunan daerah” ujar Udrekh dalam sambutannya di Hotel Aston Anyer, Kabupaten Serang, Banten, Selasa (28/11).
“Sedangkan sosialisasi KRB tingkat desa, secara pengelolaan dikawal oleh Direktorat PERB dan kemudian akan diserahkan peta simbolik kepada penerima manfaat”, lanjut Udrekh.
Provinsi Banten dan Provinsi Lampung memiliki sejarah bencana tsunami khususnya pada tahun 2018 di mana bencana tersebut dipicu oleh runtuhnya sisi gunung (flank collapse) Anak Krakatau yang menimbulkan dampak besar dengan jumlah korban jiwa yang signifikan.
Kejadian ini menjadi bagian dari sejarah bencana di Provinsi Banten dan Lampung selama setengah dekade terakhir untuk menekankan urgensi kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi risiko bencana di wilayah tersebut.
Pada kesempatan yang sama, paparan hasil KRB Tsunami Desa pada lokasi prioritas di Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang.
Para peserta juga mendapatkan pemahaman lebih lanjut mengenai tujuan dan manfaat DKMS yang disampaikan oleh Direktorat Sistem PB BNPB yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi pemerintah pusat, daerah, dan unsur pentahelix lainnya dalam proses pengambilan keputusan.
Pemahaman masyarakat terhadap wilayah bahaya dan langkah-langkah keselamatan juga menjadi fokus utama yang didasari dengan semangat kolaborasi dan kesadaran akan risiko.
Dengan demikian, diharapkan kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam membangun ketahanan terhadap bencana di kawasan megathrust 5 Sumatera.
Kegiatan ini melibatkan berbagai instansi, termasuk BPBD Provinsi Banten, BPBD Provinsi Lampung, dan SKPD tingkat Kabupaten/Kota wilayah Provinsi Banten dan Provinsi Lampung yang terdiri dari berbagai instansi seperti Bappeda, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PU, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Sosial, unsur TNI/Polri, segenap pimpinan kota/kabupaten serta perwakilan desa di lokasi fokus KRB tsunami..
Inovasi dan Strategi Pengembangan Keterbukaan Informasi Publik Dukung Transformasi Sistem Kesehatan dan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan.
Demikian judul paparan yang disampaikan Sekretaris Utama BPOM, Rita Mahyona, pada Uji Publik atau tahapan Presentasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2023 yang digelar Komisi Informasi Pusat (KI Pusat), Selasa (28/11/2023). Bertempat di Hotel Grand Mercure Kemayoran Jakarta, tepatnya Ruang Akuntabel, BPOM bersama dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dan Komisi Aparatur Sipil Negara mempresentasikan inovasi dan strategi yang akan menentukan nilai, kategori, dan peringkat kepatuhan badan publik dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik tahun 2023.
Dalam paparannya, Sekretaris Utama menyebutkan bahwa inovasi keterbukaan informasi berbasis digital dilaksanakan berdasarkan master plan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan BPOM sebagai implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
“Hal ini pada hilirnya akan mewujudkan satu data BPOM sehingga terwujud kemudahan dalam mengakses data dan informasi, serta mempercepat masyarakat memperoleh informasi yang dibutuhkan,” ungkapnya.
Lebih detail, Rita Mahyona menyampaikan bahwa BPOM mengembangkan berbagai inovasi berbasis teknologi informasi/digital dan non-digital sebagai upaya BPOM menjadi badan publik yang terbuka.
Beberapa inovasi tersebut, antara lain aplikasi BPOM E-Public Warning, pengembangan situs Hot Issue-Informasi Sirop Obat yang baru dikembangkan tahun 2023 dan akan diintegrasikan dengan BPOM Mobile, pengembangan subsite Program UMKM GO EXPORT, Aplikasi Informasi Regulasi Obat dan Makanan, serta fitur layanan informasi publik bagi penyandang disabilitas sensorik.
Tak hanya itu, untuk strategi pengembangan keterbukaan informasi publik, BPOM telah membuat Roadmap “Program Penguatan Keterbukaan Informasi Publik BPOM” tahun 2023-2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPOM.
“Pada tahun 2023 ini, BPOM juga telah melaksanakan monev keterbukaan informasi publik internal di lingkungan BPOM menggunakan inovasi aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi BPOM Informatif (SIMOTIF). Hasilnya menunjukkan 81% dari 64 PPID Pelaksana yang dilakukan monev mencapai predikat informatif.
BPOM merupakan pelopor badan publik tingkat lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK) yang pertama melakukan Monev Internal KIP,” ungkap Sekretaris Utama lebih lanjut.
Hadir sebagai Tim Penilai Monev di Ruang Akuntabel adalah Komisioner KI Pusat periode 2022-2026 sekaligus Ketua Bidang Kelembagaan, Handoko Agung Saputro; Mantan Ketua KI Pusat periode 2011-2013, Abdurahman Ma’mum; dan Mantan Wakil Ketua KI Pusat periode 2009-2011, Henny S. Widyaningsih.
Dalam sesi tanya jawab, tim penilai mengajukan beberapa pertanyaan, antara lain mengenai strategi pembinaan keterbukaan informasi publik terhadap PPID Pelaksana BPOM, anggaran yang digunakan BPOM untuk keterbukaan informasi publik, dan bagaimana cara BPOM menentukan informasi yang dikecualikan, serta contoh informasi yang dikecualikan di lingkungan BPOM.
Seluruh pertanyaan dijawab dengan lugas oleh Sekretaris Utama dan mendapatkan apresiasi tim penilai karena menguasai materi terkait keterbukaan informasi publik.
BPOM merupakan satu dari 195 badan publik yang lolos dalam uji publik untuk tujuh kategori. Ketua KI Pusat, Donny Yoesgiantoro, dalam acara pembukaan uji publik sekaligus technical meeting di Banten minggu lalu menyatakan bahwa ada 372 badan publik yang terdaftar pada monev keterbukaan informasi publik di KI Pusat pada 2023.
Sebanyak 263 badan publik mengisi self-assessment questionare (SAQ) pada aplikasi https://e-monev.komisiinformasi.go.id/ dan hanya 195 yang dinyatakan lolos ke tahap uji publik, yakni badan publik yang memiliki passing grade nilai SAQ di atas 60.
Menurut Ketua Bidang Kelembagaan KI Pusat, Handoko Agung Saputro, tahap presentasi hari ini merupakan grandfinal yang akan menentukan nilai akhir dari badan publik untuk masuk dalam kategori Informatif yang mana. Selain itu, apakah badan publik akan masuk sebagai 20 besar nasional, yang kemudian akan divisitasi oleh Tim Penilai Monev.
Tahun ini, KI Pusat akan memilih badan publik yang dapat menjadi role model bagi badan publik lainnya. Apapun hasil monev tahun ini, Sekretaris Utama menegaskan BPOM akan terus menebarkan semangat transparansi untuk mewujudkan BPOM sebagai badan publik terbuka..
Jakarta,–INDOTIPIKOR.COM/MEDIA LOYALIS PEMERINTAH– (30 November 2023)
Pertemuan Steering Committee (SC) Indonesia Disaster Risk Investment Planning (IDRIP) dipimpin oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto dan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati membahas rencana kerja tahunan (annual work plan).
Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, menegaskan untuk mengutamakan peningkatan kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi ancaman bencana alam.
Melalui IDRIP, BMKG dan BNPB terus berkomitmen dalam membangun fondasi kokoh untuk melindungi masyarakat dari bencana alam.
Mereka menyoroti pentingnya teknologi dan informasi akurat untuk peringatan dini dalam memitigasi dampak bencana alam.
Steering Committee (SC) IDRIP dihadiri oleh perwakilan World Bank dan sejumlah perwakilan dari kementrian serta Badan yang terkait dengan IDRIP.
Pertemuan ini bertujuan untuk menyampaikan permohonan persetujuan usulan rencana kerja tahunan untuk mengatasi tantangan strategis pelaksanaan kegiatan IDRIP.
Keterlibatan World Bank dalam proyek ini memperluas jangkauan sumber daya yang dapat digunakan untuk membangun ketahanan terhadap bencana di Indonesia.
Pertemuan SC ini merupakan serangkaian langkah yang diambil bersama untuk memperkuat komitmen BMKG Dan BNPB dalam menghadapi tantangan bencana di masa depan.
Pertemuan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan sistem peringatan dini terhadap gempa bumi dan tsunami di Indonesia, dengan penekanan pada evaluasi proyek, pengembangan teknologi, dan manajemen proyek yang efektif.
Keberlanjutan upaya kolaboratif ini diharapkan dapat menghasilkan inovasi dan solusi yang efektif untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat..
Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Babel (Babel), Safrizal ZA hadir dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Provinsi Babel tahun 2023 di Grand Safran Hotel, Pangkalpinang, Kamis (30/11/2023).
Dalam kesempatan itu, Pj Gubernur Safrizal menyambut positif upaya Kadin Babel yang secara konsisten dan berkelanjutan memberikan kontribusi berharga untuk pembangunan di Babel.
Ikatan kuat sinergi dan kerjasama yang telah berjalan dengan sangat baik selama ini, diharapkannya dapat dipertahankan dan bahkan terus ditingkatkan.
“Pemprov Babel menyambut baik segala aksi dan langkah strategis Kadin Babel untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Negeri Serumpun Sebalai.
Penguatan peran Kadin kiranya mampu menumbuhkembangkan sektor-sektor usaha skala kecil dan menengah, meningkatkan geliat perdagangan dan industri, hingga mendorong pembangunan ekonomi nasional dan daerah,” kata Pj Gubernur Safrizal.
Dikatakannya, pembangunan ekonomi di Babel tidak terlepas dari tantangan inflasi dan ancaman kenaikan harga komoditas. Terlebih dengan adanya tren perlambatan perekonomian global di 2023 hingga tahun 2024 mendatang.
Untuk itu, ia berharap dukungan dari semua pihak, termasuk Kadin Babel untuk berkolaborasi membantu pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi.
Menurutnya, keterlibatan Kadin sangat penting dalam penting yang memiliki keahlian dalam pengembangan sektor ekonomi, termasuk pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja setiap bagian dari industri, sehingga waktu dan seluruh sumber daya yang dimiliki dapat diolah seoptimal mungkin.
“Saya mulai menganalisis komoditi penyumbang inflasi. Misalnya cabai, dimana disebabkan produksi kita tidak banyak sehingga harus impor dari daerah lain.
Bantu kami untuk meningkatkan produksi cabai, mulai dari hulu ke hilir, sehingga bisa memenuhi kebutuhan daerah sendiri, dan tidak berharap dengan daerah lain. Begitu juga dengan berbagai komoditas pangan untuk mengantisipasi lonjakan harga” tuturnya.
Tak hanya itu, ia juga berharap dukungan Kadin Babel dalam mendorong peran UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Kita semua mengetahui bahwa sektor UMKM saat ini menjadi soko guru perekonomian nasional yang sangat penting, yang tangguh menghadapi krisis.
Sehingga kita berharap dukungan Kadin Babel untuk mensupport sektor tersebut,” pungkasnya..
Jakarta —INDOTIPIKOR.COM/MEDIA LOYALIS KEMENTERIAN––Pj Gubernur Sulbar Prof.Zudan Arif Fakrulloh berkunjung ke Kementerian PUPR, ia disambut langsung oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan mengatakan, telah mengajukan sejumlah program peningkatan infrastruktur di Sulbar untuk tahun 2024, khususnya sejumlah ruas jalan untuk mendukung akses perekonomian masyarakat.
Hal ini telah mendapat respon Menteri PUPR Basuki.
“Kita usulkan sejumlah ruas jalan, kita ingin dukungan pembangunan infrastruktur di Sulbar lebih banyak lagi,” kata Zudan, dalam rilisnya yang diterima redaksi, Jumat (1/12/2023)
Melalui pertemuan itu, Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan juga berterima kasih atas sejumlah pekerjaan jalan di Sulbar, berkat dukungan Menteri PUPR dan Presiden Ri Joko Widodo, sangat membantu akses perekonomian masyarakat dan mempercepat arus distribusi barang dan orang.
“Atas nama masyarakat Sulbar menyampaikan ucapan terima kasih kepada pak menteri dan Presiden Jokowi karena telah memberikan bantuan pembangunan jalan di Sulbar,” ucap Prof. Zudan. (Rls).
