JAKARTA,–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS KEMENTERIAN—Rabu 18 Februari 2026
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat hasil pemantauan Pusat Pengendali dan Operasi (Pusdalops) periode 17 Februari 2026 pukul 07.00 WIB hingga 18 Februari 2026 pukul 07.00 WIB dengan total 28 kejadian bencana di berbagai wilayah Indonesia. Dari jumlah tersebut, sejumlah kejadian baru tercatat dalam 24 jam terakhir dan menjadi perhatian utama, disusul pengkinian data pada beberapa kejadian yang masih dalam penanganan dan menunjukkan perkembangan signifikan.
Dalam kategori kejadian baru, banjir dan tanah longsor terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, pada Senin (16/3). Peristiwa ini berdampak pada sekitar 185 kepala keluarga yang masih dalam proses pendataan, dengan 66 jiwa mengungsi serta sekitar 185 unit rumah terdampak. Status penanganan berada pada masa Transisi Darurat ke Pemulihan hingga 30 Maret 2026. Tim gabungan BNPB melakukan pendampingan, sementara akses jalan Sipange menuju Aek Garut masih belum dapat dilintasi akibat longsor 11 Februari lalu.
Banjir juga dilaporkan sebagai kejadian baru di Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, Senin (17/2). Sebanyak 332 kepala keluarga atau 868 jiwa terdampak, 164 jiwa mengungsi, serta 317 unit rumah terdampak. Penanganan masih berlangsung dalam status Siaga Darurat Provinsi Jawa Barat hingga 30 April 2026.
Di Provinsi Jawa Tengah, kejadian baru tercatat di Kota Semarang pada Senin (16/2). Banjir berdampak pada 613 kepala keluarga atau 1.857 jiwa dengan jumlah rumah terdampak yang sama. Kondisi terkini menunjukkan banjir telah surut dan warga melakukan pembersihan lingkungan secara mandiri.
Selain itu, tanah longsor sebagai kejadian baru terjadi di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Selasa (17/2). Sebanyak 19 kepala keluarga terdampak dengan 19 unit rumah terdampak. Saat ini warga bersama unsur terkait melakukan pembersihan material longsor di bawah status Siaga Darurat hingga 19 Maret 2026.
Sementara itu, pada kategori pengkinian data, kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau tercatat mencapai total kurang lebih 566,8 hektare sejak 1 Januari hingga 17 Februari 2026, tersebar di sembilan kabupaten dan dua kota. Status Siaga Darurat berlaku hingga 30 November 2026 dan upaya pemadaman masih berlangsung di sejumlah wilayah.
Di Jawa Tengah, pembaruan data menunjukkan banjir di Kabupaten Grobogan berdampak pada kurang lebih 9.736 kepala keluarga dengan dua unit rumah rusak dan sekitar 30 jiwa mengungsi mandiri. Di Kabupaten Pemalang, banjir berdampak pada kurang lebih 5.729 kepala keluarga atau 21.480 jiwa dengan kurang lebih 5.256 unit rumah terdampak, dan saat ini air telah surut serta memasuki tahap pembersihan.
Banjir di Kabupaten Tegal menyebabkan 1 jiwa luka ringan, kurang lebih 9.518 jiwa terdampak, 896 unit rumah terdampak dan 1 unit rumah rusak; kondisi telah surut dan warga bergotong royong membersihkan lingkungan. Pergerakan tanah di wilayah yang sama mengakibatkan 668 kepala keluarga atau 2.523 jiwa mengungsi serta 691 unit rumah rusak, dengan distribusi logistik mencapai 2.711 porsi per hari selama masa Tanggap Darurat hingga 2 Maret 2026.
Banjir bandang di Kabupaten Purbalingga mengakibatkan 1 jiwa meninggal dunia dan 1 jiwa luka berat, berdampak pada 60 kepala keluarga atau 263 jiwa dengan 145 jiwa mengungsi serta 142 unit rumah rusak. Distribusi air bersih dan logistik terus dilakukan bersamaan dengan pemantauan pembangunan hunian tetap. Di Kabupaten Pekalongan, banjir menyebabkan 1 jiwa meninggal dunia dan berdampak pada kurang lebih 18.903 kepala keluarga atau 59.729 jiwa dengan kurang lebih 11.582 unit rumah terdampak; banjir belum sepenuhnya surut meski sebagian warga telah kembali ke rumah.
Di Kabupaten Demak, banjir berdampak pada sekitar 6.806 kepala keluarga atau 23.214 jiwa dengan sekitar 6.151 unit rumah terdampak dan sekitar 10 jiwa sempat mengungsi; kondisi air berangsur surut. Banjir bandang di Kabupaten Pemalang menyebabkan 1 jiwa meninggal dunia dan 9 jiwa luka-luka, berdampak pada kurang lebih 285 kepala keluarga atau 911 jiwa dengan 54 unit rumah rusak; akses lokasi kini telah dapat dilalui kendaraan dan debit sungai menurun. Tanah longsor di Kabupaten Brebes berdampak pada sekitar 175 kepala keluarga atau 532 jiwa dengan 10 unit rumah rusak dan potensi longsor susulan masih tinggi akibat hujan.
Di Provinsi Jawa Timur, banjir di Kabupaten Pasuruan berdampak pada 2.880 kepala keluarga dan jumlah rumah terdampak yang sama, dengan kondisi cuaca masih hujan. Di Kabupaten Jember, banjir menyebabkan 1 jiwa meninggal dunia, 7.445 kepala keluarga terdampak, 7.249 unit rumah terdampak serta 13 unit rumah rusak; banjir telah surut dan masa Tanggap Darurat berlangsung hingga 25 Februari 2026.
Selanjutnya di Provinsi Kalimantan Barat, karhutla bertambah sekitar 5 hektare di Kota Singkawang dan proses pemadaman masih berjalan. Adapun di Provinsi Nusa Tenggara Barat, banjir bandang di Kabupaten Sumbawa berdampak pada 270 kepala keluarga atau 650 jiwa dengan 270 unit rumah terdampak; banjir telah surut dan masyarakat melakukan pembersihan mandiri.
Dinamika Cuaca di Indonesia
Berdasarkan prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang masih berpeluang terjadi hingga 21 Februari 2026, khususnya di wilayah Pulau Jawa. Kondisi ini meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor.
Sebagaimana yang terjadi di wilayah kabupaten/kota di Pulau Jawa, potensi hujan lebat yang disertai kilat dan angin kencang telah memicu banjir, longsor pada tebing yang jenuh air, kerusakan infrastruktur, hingga gangguan transportasi dan kelistrikan.
Menyikapi prakiraan cuaca dan potensi dampak bencana hidrometeorologi basah, BNPB mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi posko siaga, pemantauan debit sungai, waduk, dan tanggul, serta pengawasan wilayah lereng rawan longsor.
Penyebarluasan informasi peringatan dini, simulasi evakuasi, serta kesiapan personel dan peralatan menjadi langkah krusial dalam mengurangi risiko korban jiwa dan kerugian material.
BNPB mengajak seluruh pemerintah daerah dan masyarakat untuk tetap waspada, mengikuti informasi resmi dari pemerintah, serta melakukan langkah mitigasi mandiri seperti membersihkan saluran air, memangkas dahan pohon rawan tumbang, dan menyiapkan rencana evakuasi keluarga. Kesiapsiagaan kolektif menjadi kunci dalam meminimalkan risiko serta mempercepat penanganan dan pemulihan dampak bencana di berbagai wilayah.
Berbeda dengan karakteristik di luar Pulau Jawa, yang mana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau tercatat mencapai kurang lebih 566,8 hektare sejak awal tahun, sementara di Provinsi Kalimantan Barat terjadi penambahan luasan terbakar di Kota Singkawang.
Berkaca dari kejadian di wilayah Riau dan Kalimantan Barat tersebut, BNPB turut mengingatkan potensi bencana hidrometeorologi kering berupa kebakaran hutan dan lahan yang dapat meningkat di wilayah lain akibat curah hujan rendah dan kondisi lahan gambut yang mudah terbakar.
Upaya pencegahan dilakukan melalui patroli terpadu, pemantauan titik panas secara berkala, pembasahan lahan gambut, serta edukasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran terbuka. Penanganan dilakukan dengan pemadaman darat dan udara sesuai kebutuhan serta penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran.
BNPB mengajak seluruh elemen pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dua karakter ancaman ini, baik hidrometeorologi basah dan kering, melalui mitigasi berbasis komunitas, kepatuhan terhadap informasi resmi, serta pelaporan dini apabila ditemukan indikasi potensi bencana.
BNPB mendorong pemerintah daerah untuk penguatan koordinasi lintas sektor, kesiapan personel, serta pengecekan sarana prasarana evakuasi dan logistik menjadi prioritas guna mengantisipasi potensi bencana susulan. Sebagai bentuk upaya pencegahan dan penanganan darurat terpadu, BNPB terus melakukan koordinasi dan pendampingan kepada pemerintah daerah guna memastikan seluruh rangkaian upaya tersebut dapat dilakukan semaksimal mungkin.
Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB
