INDONESIA–INDOTIPIKOR.COM–KILAS INFO DARI MEDIA SOSIAL SAAT INI—JK Benarkan Banjir Bandang di Sumatera karena Pembalakan Liar, Minta Pemerintah Lakukan Penghijauan
Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) sekaligus Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla atau JK tidak menampik adanya penilaian kalau bencana banjir bandang di Sumatra didasarkan adanya aktivitas ilegal logging atau pembalakan liar.
Hal itu disampaikan oleh JK karena adanya fakta banyak gelondongan kayu yang terbawa saat banjir bandang menerjang Sumatra.
Selain ilegal logging, JK juga menilai banyaknya gelondongan kayu tersebut karena adanya pohon-pohon tua yang tumbang terhantam banjir.
“Ya saya kira dua-duanya benar. Benar ada pembalakan liar, tapi ada juga kayu-kayu tua barangkali, pohon tua yang ambruk. Saya kira dua-duanya benar,” kata JK kepada awak media usai meninjau gudang logistik PMI untuk perbantuan ke Sumatra, di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (1/12/2025).
“Pasti dua-duanya benar. Benar bahwa banyak kayu-kayu yang sudah tua masuk, tapi benar juga bahwa banyak pembalakan,” sambung dia.
Saat disinggung soal solusi yang tepat yang harus dilakukan oleh pemerintah kata JK hanya satu upaya, yakni penghijauan.
JK lantas mendesak pemerintah untuk segera melakukan penanaman kembali terhadap lahan-lahan yang sudah dilakukan untuk ilegal logging.
“Ya harus penghijauan. Cuma satu saja caranya, penghijauan kembali,” ucap dia.
Pihaknya sendiri dalam hal ini PMI kata JK, memiliki rencana untuk kembali menanam pohon di beberapa kawasan di Sumatra dan Aceh guna membantu pemulihan wilayah pasca banjir bandang nantinya.
“Mari kita kerja, nanti kita juga, PMI punya program penghijauan. Nanti setelah reda ini, kita bersama-sama pemerintah daerah. Kami bikin pemetaan yang mana perlu dihijaukan. Kita punya sistem penghijauan,” ucap dia.
Hanya saja, politikus Partai Golkar itu enggan bicara lebih jauh soal potensi hukum yang diterapkan pada praktik ilegal logging yang menyebabkan bencana banjir bandang tersebut.
“Itu urusan pemerintah itu. Urusan polisi.bPMI tidak punya aparat hukum. Kita hanya aparat membantu masyarakat dalam kesulitan. Kemanusiaan. Humanity,” tukas dia.
TF-RED
