INDOTIPIKOR.COM/KILAS INFO DESA–Modus Data, Desa Jadi Ladang Pundi Rupiah?.

INDONESIA–INDOTIPIKOR.COM/MEDIA LOYALIS PEMERINTAH—Modus Data, Desa Jadi Ladang Pundi Rupiah?

Semakin tidak bisa dipungkiri lagi terjadinya bertebaran petugas, relawan, pokja, entrier data atau sebutan lainnya yang melakukan pendataan berbasis profil desa yang terjadi akhir-akhir ini di desa menunjukkan bahwa desa semakin menjadi obyek, desa semakin dibelenggu, bahkan desa semakin dijajah oleh Kementerian, Lembaga, dan Badan yang sesungguhnya kemeterian, lembaga dan badan tersebut bisa berkoordinasi dalam satu komando.

Mari dilihat aktifitas di ladang pundi rupiah dengan modus data tersebut yang sekarang masih berlangsung, antara lain:

  1. Verval DTKS Kemensos.
  2. Pendataan SDGs Desa Kemendesa.
  3. Pendataan Keluarga 2021 BKKBN

Padahal data-data tersebut sebenarnya sudah ada, yaitu:

  1. Prodeskel Bina Desa Kemendagri.
  2. Data Kependudukan Dirjen Dukcapil.
  3. Base data BPS.

Kalau mereka ini tulus menggali data, kenapa tidak mempercayakan kepada kementerian, Lembaga, dan/atau Badan yang berwenang melakukan pendataan tersebut? Bukankah Undang Undang telah mengatur tentang Kementerian, Lembaga, dan/atau Badan mana yang memiliki kewenangan melakukan penggalian dan publikasi data?

Patut dipertanyanya ketulusan dan kinerja Kementerian, Lembaga, dan/atau Badan yang menyibukkan diri menjalankan program yang sesungguhnya bukan bagian dari kewenangannya ini. Hal ini bukan karena programnya saja, tetapi program tersebut juga menggunakan Anggaran Negara atau uang rakyat.

Naifnya, para Menteri, Kepala Lembaga, dan Kepala Badan yang terlibat dalam upaya penganiayaan terhadap desa ini tidak ada yang merasa melakukannya, padahal jika kita cermati, terasa sekali kalau mereka sedang melakukan pembantaian terhadap desa. Yang lebih naif lagi terhadap kondisi ini, Presiden mendiamkan saja.

Akan sangat arif dan profesional bila Kementerian, Lembaga, Badan dan/atau Institusi apapun di Negara ini bersikap, antara lain:

  1. Mempercayakan dan meminta data kepada BPS.
  2. Mengelola secara serius data desa dan kelurahan pada PRODESKEL.
  3. Mengelola secara benar data DUKCAPIL.

Terhadap tiga institusi pengelola data tersebut, harus:

  1. Dapat menjamin validitas data guna perencanaan dan pengembangan serta keberlanjutan pembangunan.
  2. Dapat menjamin tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik dari pihak dan/atau kelompok manapun.
  3. Bersifat publis terhadap seluruh Kementerian, Lembaga, dan/atau Badan Negara.

Selanjutnya, sebahai ilustrasi dan referensi, silakan baca file di bawah ini:

Berebut Kuasa Desa

Terimakasih. Semoga barokah. Aamiin..

SUTIAMAN ST- NRZQ.

Redaksi
Redaksi
REDAKSI INDOTIPIKOR.COM-- BERSAMA; ORGANISASI MEDIA; FRN LOYAL KEPADA KORPS POLRI/TNI/PEMERINTAH/KEJAGUNG RI/KEMENTERIAN, LOYAL KEPADA -DEWAN PERS SERTA ORGANISASI PERS; AWDI,- PWI- AJI- SMSI-PWRI--ITJI--SWI-- AWI-AWPI PPWI-SPRI-FPII DLL...MENTAATI KODE ETIK JURNALISTIK, MENGIKUTI .UJI KOMPETENSI WARTAWAN/DIKLAT..KOMPETEN. SAJIKAN BERITA TANPA HOAX,,LOVE NKRI.,,BHINEKA TUNGGAL IKA,,-LOVE PANCASILA...LOVE INDONESIA RAYA....BOX REDAKSI SEMENTARA DISEMATKAN DEMI KEPENTINGAN KEAMANAN REDAKSI DARI HACKER...YANG TIDAK BERTANGGUNG JAWAB, DAN SEDANG DI REPISI ULANG,,,,INDOTIPIKOR ANTI HOAX.,,UTAMAKAN SAJIKAN BERITA AKTUAL FAKTUAL TAJAM TERPERCAYA, MENGUTAMAKAN EDUKASI KERUKUNAN MENUJU INDONESIA YANG SEMAKIN KONDUSIP SERTA BERMARTABAT AMAN NYAMAN DAMAI SEJAHTERA.

Tetap Terhubung

Ikuti Media Sosial Kami Untuk Mendapatkan Update Warta Terbaru

Warta Terkait

error: Content is protected !!