JABAR–INDOTIPIKOR.COM-BAPA AING—Di tengah hiruk-pikuk pemberitaan tentang pembakaran mobil polisi di Kampung Baru, Cimanggis, Depok, ada secercah empati yang hadir dari seorang tokoh publik. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memutuskan untuk mengambil langkah yang jarang dilakukan pejabat: menjamin kebutuhan makan sehari-hari anak-anak dari lima pelaku pembakaran.
Dedi, yang baru saja mengunjungi Kampung Baru dan berbicara langsung dengan istri salah satu pelaku, menyampaikan keprihatinannya atas kondisi keluarga yang ditinggalkan. Terutama anak-anak yang kini terancam hidup tanpa kepastian pangan.
“Masalah hukum itu biarlah menjadi urusan polisi. Tapi soal anak-anak yang lapar, itu urusan kita sebagai manusia,” ucap Dedi dalam sebuah video di kanal YouTube pribadinya. Dengan nada yang tegas namun penuh belas kasih, ia menambahkan, “Anak-anak itu tidak bersalah. Jangan biarkan mereka menderita atas perbuatan ayahnya.”
Dedi berkomitmen memberikan bantuan kebutuhan pokok selama minimal satu bulan. Langkah ini bukan sekadar aksi simpatik, tapi juga pernyataan sikap bahwa kemanusiaan tidak boleh dikalahkan oleh stigma sosial.
Membongkar Masalah Lama: Identitas dan Legalitas Tanah
Namun kunjungan Dedi ke Kampung Baru tak hanya soal anak-anak dan empati. Ia menemukan masalah yang jauh lebih dalam, persoalan struktural yang selama ini luput dari perhatian. Banyak warga di sana ternyata telah puluhan tahun tinggal tanpa identitas resmi sebagai penduduk Depok. Ada yang masih ber-KTP Jakarta, ada pula yang ber-KTP Bekasi, bahkan tak sedikit yang tak punya KTP sama sekali.
“Ini bukan hanya soal administrasi. Ini soal pengakuan keberadaan mereka sebagai warga negara,” tegas Dedi saat diwawancarai di Polres Depok.
Untuk itu, ia berencana memfasilitasi mediasi antara Pemerintah Kota Depok, Ditjen Dukcapil Kemendagri, dan pihak terkait lainnya. Tujuannya jelas: memastikan setiap warga punya hak yang sah atas identitas kependudukan.
Masalah berikutnya pun tak kalah pelik, status hukum tanah tempat warga bermukim. Ketimpangan terlihat jelas antara mereka yang memiliki sertifikat rumah dan mereka yang tinggal tanpa dasar legalitas apa pun. Ini berpotensi menimbulkan konflik horizontal, yang bisa meledak sewaktu-waktu jika tidak ditangani.
“Di kota-kota besar, konflik pertanahan seperti ini bisa menjadi bom waktu. Harus ada solusi yang menyeluruh dan lintas sektor,” jelas Dedi.
Langkah Nyata, Bukan Janji Kosong
Bagi Dedi Mulyadi, keberpihakan pada warga bukan sekadar retorika. Ia menunjukkan bahwa keberadaan negara harus dirasakan sampai ke lorong-lorong sempit seperti di Kampung Baru. Dengan ketegasan dan kehangatan, ia mengingatkan kita semua bahwa keadilan sosial bukan hanya soal hukum, tapi juga soal kemanusiaan.
#KemanusiaanDiAtasSegalanya
#AnakBukanTersangka
#DediMulyadiUntukRakyat
#IdentitasUntukSemua
#SolusiBukanStigma
LAYUNG JAGAT
