KILAS INFO–MEDSOS–INDOTIPIKOR.COM–Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali diterpa badai besar setelah kasus keracunan massal yang dilaporkan telah menelan sedikitnya 5.000 korban di berbagai daerah. Menyikapi hal tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan memperketat proses verifikasi pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
Tiga Dapur Bermasalah Ditutup
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, mengungkapkan bahwa dari hasil investigasi awal, ada tiga dapur SPPG yang terbukti tidak mematuhi standar operasional prosedur (SOP). Ketiga dapur tersebut berada di:
• Kabupaten Garut (Jawa Barat)
• Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat)
• Kabupaten Banggai Kepulauan (Sulawesi Tengah)
“Dapur SPPG lainnya masih dalam proses investigasi. Tapi tiga dapur itu sudah dipastikan ditutup,” ujar Nanik pada Kamis (25/9).
Bisa Diproses Hukum, Negara Tak Akan Tinggal Diam
Nanik menegaskan bahwa kasus ini tidak hanya berhenti pada penutupan dapur. Hasil investigasi dapur bermasalah akan diserahkan langsung ke pihak kepolisian. Jika terbukti ada unsur kelalaian atau kesengajaan, maka para pengelola dapur bisa dituntut secara pidana oleh negara.
“Semua kerugian akibat penutupan itu akan ditanggung penuh oleh mitra pengelola dapur SPPG. Negara tidak akan menoleransi kelalaian yang mengorbankan kesehatan masyarakat, apalagi anak-anak,” tegas Nanik.
BGN Janji Perketat Verifikasi
Sebagai langkah antisipasi, BGN menyatakan akan memperketat proses verifikasi pembangunan dapur SPPG di masa mendatang. Mulai dari standar kebersihan, sistem distribusi, hingga kualitas bahan pangan akan diawasi secara detail sebelum dapur diizinkan beroperasi.
Hal ini diharapkan mampu menutup celah yang selama ini memungkinkan terjadinya penyimpangan SOP, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program MBG yang sejatinya ditujukan untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia.
Pertanyaan Publik: Apakah Program MBG Aman?
Meski langkah tegas sudah diambil, publik masih bertanya-tanya: Seberapa aman program MBG ini ke depannya? Apalagi kasus keracunan dengan jumlah ribuan korban telah meruntuhkan rasa percaya diri masyarakat terhadap kualitas makanan yang disajikan.
Program yang seharusnya membawa harapan, kini justru menimbulkan tanda tanya besar: apakah pengawasan benar-benar ketat, atau masih banyak dapur lain yang berpotensi bermasalah?
Kasus ini menjadi peringatan keras bahwa urusan gizi dan kesehatan anak-anak tidak boleh dianggap enteng. Transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum mutlak diperlukan agar program MBG tidak hanya sekadar “janji politik”, tetapi benar-benar memberi manfaat nyata.
red
