Kupang –INDOTIPIKOR.COM–KILAS INFO MEDIA SOSIAL–— Seorang anak sekolah dasar meninggal dunia setelah menuliskan surat tentang keinginannya membeli buku dan pena. Bukan karena bencana alam. Bukan karena perang. Tapi karena kemiskinan yang dibiarkan dan negara yang tak datang.
Kematian YBS memantik kemarahan terbuka Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Melki Laka Lembu. Amarah itu diarahkan langsung ke Pemerintah Daerah Ngada yang dinilainya lamban, dingin, dan nyaris tak menunjukkan tanda-tanda masih punya rasa kemanusiaan.
“Saya WA pimpinan daerahnya, lama sekali kasih respons. Akhirnya saya minta orang saya sendiri turun. Mungkin sudah biasa kali ya orang mati di daerah,” kata Melki saat berbicara di Universitas Citra Bangsa, Kupang, Rabu (4/2).




Kalimat itu telak. Diucapkan seorang gubernur tentang pemerintah di bawahnya sendiri. Sebuah pengakuan pahit bahwa kematian warga, bahkan anak kecil, bisa berlalu begitu saja di meja birokrasi.
Bagi Melki, kematian YBS adalah alarm darurat. Tapi alarm itu rupanya tidak terdengar di Ngada.
“Ini alarm buat kita. Coba agak serius urusan begini,” ujarnya.
Ironinya, setelah tragedi ini meledak ke ruang publik, Pemda Ngada disebut tetap absen. Tak ada kunjungan resmi. Tak ada ucapan duka. Tak ada gestur paling dasar dari sebuah pemerintahan terhadap keluarga anak yang meninggal.
“Saya cek tadi, Pemda Ngada belum ada datang mewakili mengucapkan berduka ke keluarga korban. Kan gila ini,” kata Melki.
Kata “gila” bukan hiperbola. Ini gambaran telanjang tentang birokrasi yang beku: anak mati, surat pilu beredar, publik marah—pemerintah daerah tetap diam.
Bahkan dalam kematian pun, YBS disebut belum diperlakukan layak. Melki menyoroti pemakaman korban yang menurutnya tak mencerminkan martabat manusia.




“Harus ke sana. Kuburannya gak boleh pakai tanah. Kuburkan dengan layak. Malu saya sebagai gubernur. Jangan ada model begini,” tegasnya.
Seorang anak miskin menulis surat tentang alat tulis—simbol paling dasar pendidikan—lalu meninggal. Negara datang terlambat. Pemerintah daerah datang entah kapan, atau mungkin tidak sama sekali.
Kasus YBS bukan sekadar kisah sedih. Ini dakwaan. Dakwaan bahwa kemiskinan dibiarkan, pendidikan diperlakukan sebagai kemewahan, dan empati pejabat terkubur di bawah prosedur.
Jika kematian seorang anak karena buku dan pena tak cukup mengguncang kekuasaan di daerah, maka satu pertanyaan kini menggema keras:
apa lagi yang harus mati agar negara mau peduli?
#newsupdate





