Jakarta,–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS PEMERINTAH— 25 November 2025 – Insiden penembakan lima petani di Desa Kembang Seri, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, Senin (24/11/2025), kembali menambah panjang daftar tragedi agraria yang mengorbankan petani. Peristiwa yang terus berulang ini menuntut perhatian serius dari pemerintah.
Direktur Eksekutif Pusat Pengkajian Agraria dan Sumber Daya Alam (PPASDA) Muhammad Irvan Mahmud Asia sangat menyayangkan insiden penembakan lima petani tersebut. Ia menilai kejadian ini sebagai puncak gunung es konflik agraria di Indonesia.
Menurut Irvan, penembakan yang dilakukan oleh Ricky petugas keamanan dari PT Agro Bengkulu Selatan (ABS) hanyalah insiden kecil dari eskalasi konflik agraria di Indonesia. Tanpa mengurangi hormat dan duka kepada para korban, kejadian ini memberikan satu konfirmasi kuat bagaimana rakyat kecil selalu kalah berhadapan dengan perusahaan Perkebunan.
“Ketegangan sosial di Kembang Seri, Pino Raya itu sudah berlansung bertahun-tahun, sejak terbitnya SK Bupati Bengkulu Selatan Nomor 503/425 Tahun 2012 yang memberikan izin lokasi perkebunan seluas 2.950 hektare kepada PT ABS,” ungkap Irvan.
Ketegangan antara petani dengan perusahaan sudah terjadi cukup lama. Kejadian kemarin itu karena perusahaan tidak menghentikan penggusuran lahan yang masih berstatus sengketa. “Warga sudah meminta untuk tidak melakukan penggusuran tetapi perusahaan tetap melalukannya sehingga memicu kemarahan warga. Jadi ada unsur kehendak secara sepihak,” kata Irvan.
PPASDA menilai ada pembiaran sebab ini sudah berlansung bertahun-tahun tidak ada proses penyelesaian yang adil yang difasilitasi oleh pemerintah. “Insiden ini mengingatkan kita semua pada konflik agraria di Pulau Rempang Batam terkait PSN, konflik masyarakat adat Pakel Banyuwangi dengan PT Bumisari, konflik warga Tapanuli dengan PT Toba Pulp Lestari (TPL), dan berbagai konflik lainnya di seluruh nusantara yang memperlihatkan ketidakseriusan negara menjamin keadilan bagi warganya. Rezim berganti masalah tidak selesai, bahkan makin meluas dan kompleks. Ini menunjukan komitmen pada reforma agraria sejati sangat lemah, bahkan tidak ada. Apa yang terjadi di Bengkulu Selatan adalah cerminan praktik pembiaran oleh negara.” tegas Irvan.
Lebih jauh, Irvan melihat kasus ini syarat dengan relasi bisnis-kuasa antara pengusaha lokal, oknum BPN, oknum apparat, bahkan elite politik lokal.
PPASDA mendesak Kepolisian untuk melakukan penyelidikan menyeluruh, jangan hanya berhenti pada petugas keamanan PT ABS sebagai pelaku penembakan. “Apalagi ia hanya pekerja – menjalankan perintah, yang harus diselidiki adalah pemiliknya,” imbuhnya.
PPASDA juga meminta kepolisian mengusut kepemilikan senjata api dan memastikan perlindungan terhadap korban dan keluarga, termasuk pencabutan izin PT ABS. Perlindungan bagi mereka sangat penting, mengingat sebelum kejadian ini para petani sudah berulang kali mengalami terror, bahkan berulangkali mengalami kriminalisasi.
“Komnas HAM juga harus turun melakukan investigasi. Selain itu, Kementerian ATR/BPN harus bergerak cepat dan terukur terutama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan ini,” pungkasnya.
Irvan mengingatkan kalau tidak ada ketegasan dan komitmen, maka tinggal menunggu waktu insiden sejenis akan terjadi di berbagai tempat yang selama ini menyimpan bara konflik agraria dan sewaktu-waktu akan meledak.
REDAKSI
