INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS KEMENTERIAN—Bertempat di KK V, Gedung Nusantara, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, 12/11/2025, Kementerian Transmigrasi (Kementrans) dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menggelar Rapat Kerja dengan Komisi V DPR. Sebagai mitra, dalam rapat tersebut Komisi V melakukan evaluasi anggaran dan program yang telah dijalankan oleh dua kementerian tersebut.
Hadir dalam rapat yang dimulai sekitar pukul 10.12 WIB, Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, dan Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto serta jajaran pegawai dari dua kementerian.
Dari Komisi V hadir sebanyak 25 anggota dari berbagai fraksi. Sebagai rapat yang penting Ketua Komisi V Lasarus yang didampingi Wakil Ketua Ridwan Bae dan Wakil Ketua Roberth Rouw memimpin langsung rapat itu.
Dalam rapat yang terbuka untuk umum dan berlangsung lebih dari dua jam, diambil kesimpulan Komisi V meminta dua kementerian untuk meningkatkan capaian serapan APBN TA 2025 sesuai saran dan masukan Komisi V di mana realisasinya, Kementrans (pertanggal 12 November 2025), realisasi keuangan 67,44% dan realisasi fisik 70,58%.
Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga menambahkan dalam rapat itu, Komisi V mendukung upaya Kementrans dalam pelaksanaan APBN TA 2026 yang diarahkan pada percepatan pembangunan kawasan transmigrasi, peningkatan produktivitas lahan dan ekonomi warga transmigran, percepatan legalisasi lahan transmigran serta penataan kawasan berkelanjutan yang terintegrasi dengan pusat pertumbuhan ekonomi daerah.
“Rapat begitu dinamis”, ujarnya.
Dikatakan sebagai mitra, Komisi V memberi saran dan pendapat agar masalah-masalah yang ada di kawasan transmigrasi seperti masalah infrastruktur jalan diperhatikan. Menanggapi hal yang demikian, Viva Yoga mengatakan Kementrans sudah melakukan langkah-langkah untuk mengatasi bebagai keluhan transmigran dengan tuntas. Langkah yang ditempuh itu seperti memberi bantuan untuk peningkatan fasilitas umum dan pembangunan jalan non status.
“Dalam legalisasi lahan transmigran, kita melakukan sertipikati lahan SHM dengan target di tahun ini sebanyak 13.751 bidang”, ujar mantan Anggota Komisi V DPR dua periode itu.
Harapan dari Komisi V untuk melakukan penataan kawasan berkelanjutan dan terintegrasi dengan pusat pertumbuhan ekonomi daerah, menurut Viva Yoga selama ini kawasan transmigrasi telah menjadi pusat pertumbuhan baru.
“Bahkan di kawasan transmigrasi Lagita di Bengkulu Utara, kawasan transmigrasi menjadi kota terpadu mandiri. Berbagai fasilitas umum dan layanan masyarakat komplet di sana”, kata Wamen. (ARW)
Sumber: Tim Kementerian Transmigrasi
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:
Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia
